Rektor UII Prihatin Rendahnya Warga Asli DIY yang Kuliah. Harus Segera Diatasi

- 13 Februari 2024, 08:36 WIB
Rektor UII Prof Fathul Wahid ST MSc.
Rektor UII Prof Fathul Wahid ST MSc. /Foto : Chaidir

DESK DIY - Rendahnya persentase warga asli DIY yang melanjutkan ke perguruan tinggi bisa memengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah jika mereka merasa pemerintah tidak mampu menyediakan akses pendidikan yang memadai.

Hafidh Asrom berdiskusi dengan Rektor UII Prof Fathul Hamid.
Hafidh Asrom berdiskusi dengan Rektor UII Prof Fathul Hamid. Foto : Chaidir

Hal ini bisa menciptakan keraguan terhadap kebijakan dan upaya pemerintah dalam memperbaiki sistem pendidikan dan memberikan kesempatan yang lebih luas bagi penduduk setempat untuk mengakses pendidikan tinggi.

Hal itu dikemukakan Rektor Universitas Islam Indonesia (UII) Prof Fathul Wahid ST MSc saat menerima kunjungan Senator DIY Drs HA Hafidh Asrom MM di Gedung Rektorat UII, Senin 12 Februari 2024.

Baca Juga: 11 Tuntutan Aksi Massa Jaringan Gugat Demokrasi

Menurut Fathul bahwa hanya sekitar 9% warga asli DIY yang melanjutkan ke perguruan tinggi atau kuliah. Hal ini dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor termasuk aksesibilitas pendidikan, kondisi ekonomi, dan preferensi individu terkait dengan jalur karier yang mereka pilih.

Dikatakan, faktor-faktor seperti keterbatasan finansial, keterbatasan akses pendidikan, dan preferensi untuk langsung bekerja atau berwirausaha mungkin memengaruhi sedikitnya warga asli DIY yang kuliah.

"Ini memprihatinkan," tandas Fathul.

Menurutnya, hal ini menunjukkan perlunya langkah-langkah konkret untuk meningkatkan akses dan partisipasi pendidikan tinggi bagi warga asli DIY. Selain memberikan beasiswa istimewa, pemerintah juga bisa mengadakan program-program pendidikan non-formal atau pelatihan keterampilan untuk memberikan alternatif bagi mereka yang tidak melanjutkan ke perguruan tinggi. Dengan demikian, diharapkan warga asli DIY dapat lebih aktif dalam mengembangkan diri dan berkontribusi pada kemajuan daerah mereka.

Baca Juga: Banner Politik Uang '200 Tak Coblos' Dicopot Bawaslu

Fathul mengatakan bahwa diri sudah lama melakukan upaya pendekatan dan penjelasan kepada pihak-pihak terkait di Pemerintah DIY. Namun hingga kini tidak membuahkan hasil.

"Upaya saya sudah mentok," ujarnya.

Dikatakan, mengalokasikan dana keistimewaan untuk memberikan beasiswa istimewa merupakan langkah yang baik untuk meningkatkan akses pendidikan tinggi bagi warga asli DIY. Dengan memberikan beasiswa istimewa kepada mereka yang memenuhi syarat, pemerintah dapat membantu mengatasi hambatan finansial yang mungkin menghalangi mereka untuk melanjutkan pendidikan.

Hal ini dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dengan menunjukkan komitmen mereka untuk meningkatkan akses dan kualitas pendidikan di daerah tersebut.

Fathul mengemukakan, perguruan tinggi di DIY memiliki peran penting dalam memberikan solusi untuk meningkatkan partisipasi pendidikan tinggi bagi warga asli DIY. Mereka dapat melakukan berbagai langkah seperti meningkatkan akses informasi tentang program-program pendidikan, menyediakan bimbingan dan dukungan bagi calon mahasiswa dari latar belakang yang kurang mampu, serta mengadakan program pengembangan keterampilan dan pembelajaran jarak jauh yang fleksibel.

Baca Juga: Ditangani Dua Profesor, Asram Edupark Akan Dijadikan ‘Smart Village’

"Melalui kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, dan masyarakat, diharapkan dapat diciptakan lingkungan yang mendukung untuk meningkatkan partisipasi pendidikan tinggi di DIY," katanya

Disampaikan, diskusi bersama perguruan tinggi di DIY sangat penting untuk mengidentifikasi masalah-masalah yang dihadapi oleh warga asli DIY dalam mengakses pendidikan tinggi, serta untuk mencari solusi yang tepat. Melalui dialog terbuka antara pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan masyarakat, dapat ditemukan langkah-langkah konkret yang dapat diambil untuk meningkatkan partisipasi pendidikan tinggi di DIY. Ini juga dapat menciptakan kerangka kerja yang lebih inklusif dan berkelanjutan untuk memperbaiki sistem pendidikan di daerah tersebut.

Langkah UII yang sudah dilakukan, kata Fathul, dengan memberikan beasiswa bagi warga asli DIY setiap 1 prodi 1 warga asli DIY. Ini merupakan langkah positif dari UII untuk meningkatkan akses pendidikan tinggi bagi warga asli DIY.

Baca Juga: Netralitas Petugas KPS Harus Bisa Dipastikan dan Tidak Memihak Dalam Pemilu 2024

Dengan memberikan beasiswa seperti itu, UII memberikan kesempatan bagi mereka yang kurang mampu untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas tanpa harus terbebani secara finansial. Langkah ini juga dapat menjadi contoh bagi perguruan tinggi lainnya untuk mengambil tindakan serupa dalam mendukung pendidikan inklusif dan merata bagi warga setempat.

Tapi, ujar Fathul, beasiswa yang diberikan masih sebatas biaya kuliah belum untuk biaya hidup. Oleh karenanya perlu menjadi perhatian bahwa beasiswa yang ideal adalah untuk biaya kuliah sekaligus biaya hidup.

Kontribusi Mahasiswa Pendatang

Di sisi lain Prof Fathul mengakui, mahasiswa dari luar DIY juga memberikan kontribusi positif bagi perekonomian masyarakat setempat. Mereka biasanya menyumbang pada aktivitas ekonomi lokal dengan membeli barang dan jasa, seperti makanan, tempat tinggal, transportasi, dan kebutuhan sehari-hari lainnya. Selain itu, mereka juga membawa ide dan inovasi baru ke dalam komunitas akademik dan masyarakat, yang dapat berdampak positif pada pengembangan ekonomi lokal melalui riset, kewirausahaan, dan kolaborasi bisnis.

Baca Juga: Saat Pemilu, Pertamina Perkirakan Konsumsi BBM dan LPG di Jateng dan DIY Meningkat

"Keberadaan mahasiswa dari luar DIY juga penting dalam memperkaya dinamika ekonomi dan sosial di daerah tersebut.

Ironi

Sementara itu Senator DIY (anggota DPD RI) Drs HA Hafidh Asrom MM mengatakan bahwa diri juga prihatin melihat minimnya warga asli DIY yang tidak melanjutkan kuliah.

"Ini ironi dimana Yogyakarta punya julukan Kota Pendidikan tapi warganya sendiri juga jadi penonton di rumahnya sendiri," ujarnya.

Hafidh memberikan beberapa alternatif solusi untuk mengatasi masalah tersebut. Beberapa langkah yang bisa dipertimbangkan mencari sumber dana alternatif.

Selain beasiswa dari perguruan tinggi, mungkin ada lembaga atau yayasan lain yang bersedia memberikan bantuan keuangan bagi warga asli DIY. Mengidentifikasi dan mengajukan permohonan kepada lembaga-lembaga tersebut bisa menjadi solusi.

Kemudian menggalang dukungan masyarakat melalui kampanye atau penggalangan dana lokal, masyarakat DIY dapat bersatu untuk membantu memberikan beasiswa kepada sesama warga setempat yang membutuhkan.

Baca Juga: Tradisi Labuhan Merapi : Peninggalan Mataram Islam dan Wisata Budaya

Kemudian mengajukan permohonan kepada pemerintah faerah untuk meningkatkan alokasi anggaran bagi beasiswa bagi warga asli DIY bisa menjadi langkah untuk mengatasi kekurangan dana.

Selain itu, kata Hafidh, membangun kemitraan dengan swasta. Melibatkan perusahaan-perusahaan swasta dalam memberikan beasiswa atau sponsor bagi warga asli DIY dapat menjadi alternatif lain dalam mencari sumber dana.

Melakukan advokasi dan lobbying, memperjuangkan kebijakan yang mendukung pemberian beasiswa bagi warga asli DIY kepada pihak terkait seperti pemerintah, lembaga-lembaga pendidikan, dan sektor swasta.

Menurutnya, bahwa Dana Keistimewaan dapat digunakan untuk beasiswa bagi warga asli DIY. "Ini sangat terkait dengan pembangunan dan memajukan sumber daya manusia DIY untuk ke depannya. Jadi dana keistimewaan tak hanya untuk ngurusi artefak atau kegiatan budaya saja, tapi harus memperhatikan pendidikan SDM warga asli DIY," tandas Hafidh.

Baca Juga: Pahami Larangan di Masa Tenang Pemilu. Bawaslu DIY : Tolak Politik Uang

Menurutnya, dengan kegigihan dan kerjasama yang tepat, kemungkinan masih terbuka untuk menemukan solusi bagi masalah tersebut.

Ia pun minta perguruan tinggi untuk membuat proposal sebagai bentuk langkah yang baik dalam mengajukan permohonan bantuan atau dukungan kepada pihak berwenang. Proposal tersebut dapat mencakup rincian tentang program-program yang akan dijalankan, jumlah dana yang dibutuhkan, manfaat yang akan diperoleh, serta rencana pelaksanaannya.

Dengan memiliki proposal yang komprehensif, anggota DPD RI dapat lebih mudah memahami dan menilai kebutuhan serta manfaat dari dukungan yang diminta. Selain itu, proposal juga dapat menjadi dasar untuk memperoleh persetujuan dan dukungan lebih lanjut dari pihak-pihak terkait. ***

Editor: Chaidir


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah