Network
DESK DIY - Setiap tahun persoalan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) selalu sorotan masyarakat luas. Hal ini terus menjadi krusial dalam sistem pendidikan Indonesia.
Dalam proses PPDB berbagai jenjang pendidikan mulai dari sekolah dasar hingga sekolah menengah atas melibatkan berbagai tahap seleksi yang harus dilalui calon siswa.
Dinamika PPDB kerap mencerminkan banyaknya tantangan dan kompleksitas sistem pendidikan kita, mulai dari distribusi kuota, zonasi, transparansi, dan keadilan. Salah satu aspek penting dalam PPDB adalah sistem zonasi, yang diterapkan untuk memastikan pemerataan akses pendidikan. Sistem ini mengatur agar siswa diterima di sekolah-sekolah yang dekat dengan tempat tinggal mereka. Tujuannya adalah untuk mengurangi kesenjangan pendidikan antarwilayah dan memastikan semua anak punya kesempatan sama untuk mendapat pendidikan berkualitas.
Baca Juga: Anugerah Jurnalistik Apkasi 2024: Meningkatkan Daya Saing Daerah Menuju Indonesia Emas 2045
Akan tetapi, implementasi sistem zonasi tidak selalu mulus. Banyak orangtua cemas jika anak mereka tidak bisa ke sekolah favorit karena aturan zonasi sehingga menimbulkan ketegangan dan protes di beberapa daerah. Transparansi dan akuntabilitas dalam PPDB juga kerap bermasalah. Sering kita dengar laporan praktik kecurangan, manipulasi data, dan intervensi pihak-pihak tertentu yang ingin mengamankan posisi di sekolah tertentu bagi anak-anak mereka.
Untuk mengatasi hal ini, pengawasan yang ketat dan partisipasi aktif masyarakat sangat dibutuhkan. PPDB adalah cerminan rumitnya sistem pendidikan Indonesia. Sementara tujuan utamanya adalah memastikan akses pendidikan yang merata dan adil, pelaksanaannya masih dihadapkan pada berbagai tantangan. Melalui upaya kolaboratif antara pemerintah, sekolah, orangtua, dan masyarakat luas, diharapkan proses PPDB dapat terus diperbaiki.
PRMN Mengawasi PPDB
Berkenaan dengan hal itu, Pikiran Rakyat Media Network (PRMN) dengan tegas mendukung pengawasan yang ketat terhadap PPDB. Pengawasan sangat penting untuk memastikan bahwa setiap tahapannya dilaksanakan dengan transparan, adil, dan bebas dari segala kecurangan. Pendidikan adalah hak dasar setiap anak dan akses terhadap pendidikan yang adil harus dijamin tanpa ada diskriminasi atau manipulasi.
PPDB kerap jadi momen krusial bagi banyak keluarga dan anak-anak. Harapan mereka untuk mendapat pendidikan layak tidak boleh dirusak oleh praktik-praktik culas dan korup.
Pengawasan yang efektif akan memastikan setiap anak memiliki kesempatan sama untuk diterima di sekolah sesuai aturan dan prestasinya, bukan karena adanya intervensi pihak tertentu. PRMN menekankan pentingnya keterlibatan berbagai pihak dalam pengawasan ini, termasuk pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat sipil. Kolaborasi ini diharapkan bisa mengurangi peluang munculnya kecurangan. Pengawasan yang terstruktur dan transparan dapat meminimalisasi kemungkinan penyalahgunaan wewenang oleh oknum.
