Network
DESK DIY - Desa-desa wisata di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) diakui banyak menggunakan tanah kas desa (TKD). Dalam perjalanannya, selain memberikan dampak positif juga ada persoalan yang dihadapi.
Sejumlah persoalan yang dihadapi desa wisata mendapat sorotan dalam Diskusi Publik dan Jaring Aspirasi di Asram Edupark bertema “Mengembankan Desa Wisata Berkelanjutan”, Senin 5 Februari 2024.
Diskusi dihadiri oleh Senator Drs HA Hafidh Asrom MM, GKR Hayu yang mewakili pihak Kraton Yogyakarta, dan Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Sleman Ishadi Zayid, serta para pengelola desa wisata di Kabupaten Sleman.
Baca Juga: Bedanya Laksa Bogor dan Laksa Betawi. Begini Cara Memasaknya
Dalam diskusi terungkap, dalam pengembangan desa wisata saat ini terjadi persoalan seperti kehadiran BUMKal Desa Wisata yang pada kenyataannya "mengambil alih" peran pengelola atau penggerak desa wisata sebelumnya. Selain itu adanya investor besar yang "menggusur" peran masyarakat dalam mengelola desa wisata di daerahnya.
Di sisi lain pemanfaatan tanah kas desa, terutama terkait tanah Sultan Ground, disinyalir banyak yang tidak sesuai dengan tata ruang penggunaannya, termasuk untuk pariwisata.
Menanggapi persoalan itu Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Sleman, Ishadi Zayid mengatakan, pihaknya akan segera mengadakan pertemuan dan duduk semeja dengan para pemangku kepentingan, terkait dengan banyaknya desa wisata yang memanfaatkan tanah kas desa. Ia berharap, dengan duduk bersama ini, akan ada solusi terbaik atas kasus tersebut.
Baca Juga: Keraton Yogyakarta dan PLN EPI Libatkan 5.000 Petani Terapkan Green Deflation
Ishadi mengakui, sebagian besar desa wisata yang berkembang di Sleman telah memanfaatkan tanah kas desa.
