Network
DESK DIY, Yogya – Kinerja perekonomian yang baik tentu identik dengan perkembangan pasar tenaga kerja yang juga membaik.
Menurut data Badan Pusat Statistik Indonesia, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) per Februari 2023 kembali menurun menjadi 5,45% dari sebelumnya 5,83% pada Agustus 2022.
Seiring dengan perkembangan pasar kerja, menurut data World Bank tahun 2021, Indonesia memiliki 1,2 juta digital gig workers, atau mereka yang bekerja berdasarkan proyek tertentu dalam waktu singkat, tanpa hubungan kerja dengan pemberi kerja. Dimana dari jumlah tersebut, 49% bekerja di bidang creative dan multimedia, 21% clerical dan data entry, dan 14% jasa penulisan dan penerjemah.
Baca Juga: Umroh Gratis dari PT KAI, Begini Cara Mendapatkannya
Dalam salah satu topik pada Global Summer Week, yang diselenggarakan oleh Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Gadjah Mada, Rabu (12/7), Ramavito Mountaino, Co-Founder dan Chief Financial Officer EdenFarm berbagi ilmu dengan para peserta workshop mengenai Ethics on Labor Market, atau etika dalam pasar ketenagakerjaan di Indonesia, termasuk wilayah abu-abu bagi para gig worker.
Dijelaskan oleh Ramavito, bahwa terdapat pro dan kontra dalam gig economy. Bagi perusahaan, gig economy mendukung fleksibilitas dalam cost sehingga perusahaan dapat bertumbuh dengan lebih cepat, dan bagi pekerja gig economy dapat menjadi sumber pendapatan dengan jam kerja yang lebih fleksibel.
“Namun masih ada grey area atau wilayah abu-abu yang menyebabkan pekerja gig rentan akan terminasi sepihak, tidak terlindungi oleh asuransi kesehatan, upah tidak mengacu pada regulasi dan hanya ditentukan berdasarkan kesepakatan antara pekerja gig dan pencari kerja, serta jam kerja yang biasanya lebih panjang dari pekerja tetap pada umumnya,” Ramavito.
Baca Juga: Sultan HB X Minta Semua yang Terlibat Mafia Tanah Kas Desa Harus Diperiksa
