Network
DESK DIY - Pemerintah Kabupaten Kulonprogo berhasil raih penghargaan dari Ombudsman Republik Indonesia yang berhasil meraih nilai 89,21 meningkat dari tahun sebelumnya yang mendapatkan nilai 88,61.
Penghargaan tersebut merupakan hasil dari penilaian kepatuhan pelayanan publik di tahun 2023, yang diserahkan langsung oleh Kepala Perwakilan Ombudsman DIY Budhi Masthuri kepada Pj Bupati Kulonprogo Ni Made Dwipanti Indrayanti ST MT di Ruang Menoreh pada Rabu (28/02/2024).
Pelayanan adalah salah satu point penting untuk menentukan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik. Setiap pelayan publik harus memiliki standar operasional, untuk mengatur kinerjanya dalam melayani masyarakat, hal ini disampaikan oleh Pj Bupati dalam sambutannya.
Baca Juga: Gunungkidul Raih Penghargaan Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik
“Kalau SOP sudah ada dan dilaksanakan dengan baik, dipastikan pelayanan publiknya akan baik sekali. Prinsip standar pelayanan yang sederhana, partisipatif, akuntabel, berkelanjutan, transparansi dan berkeadilan harus diperhatikan dalam proses penyusunan maupun dalam proses implementasinya," jelas Ni Made.
Selain itu Ni Made juga mengapresiasi atas konsistensi Ombudsman yang sejak tahun 2017 telah melakukan survey kepatuhan di lingkup Kabupaten Kulonprogo, untuk mengukur apakah pelayanan publik pada penyelenggara layanan sudah berjalan dengan baik. Sehingga dapat mendorong Pemkab meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publiknya.
“Yang perlu diingat adalah bahwa kita melayani masyarakat untuk membantu mereka, bukan malah mempersulit dan membuat jadi tidak mudah," kata Ni Made.
Baca Juga: Bupati Bantul Raih BAZNAS Award 2024
Budhi Masturi dalam keterangannya menyampaikan pada tahun 2023, Ombudsman RI mulai mengembangkan aspek yang dinilai, selain informasi mengenai standar pelayanan juga melihat aspek kapasitas aparatur negara sebagai pelaksana.
