DESK DIY -- Usulan upah minimun kabupaten/kota (UMK) Bantul 2024 telah disampaikan ke Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) pada Senin (27/11/2023).
Dipastikan UMK tersebut naik, namun berapa besar nominalnya masih harus menunggu ketetapan Gubernur DIY.
Menurut Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Bantul, Istirul Widilastuti, sebelum disampaikan ke Pemda DIY, usulan UMK Bantul telah disampaikan ke Bupati Bantul pada Jumat lalu 24 November 2023.
Baca Juga: Disnaker Sleman lakukan koordinasi untuk menetapkan besaran UMK 2024
"Sebelumnya, kami juga sudah melakukan sidang pleno dengan berbagai pihak, berupa Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), serikat pekerja, praktisi dan organisasi perangkat daerah terkait mengenai usulan UMK 2024," kata Istirul yang juga menjabat Ketua Dewan Pengupah Kabupaten Bantul.
Sidang pleno Dewan Pengupah Kabupaten Bantul bersama sejumlah perangkat daerah, Apindo dan lainnya dilaksanakan pada Rabu 22 November 2023, dan sudah terdapat hasil usulan kenaikan UMK 2024.
Terkait besaran nominal UMK, Istirul masih enggan membeberkanny. Namun pihaknya akan menyampaikan nominal kenaikan UMK 2024 apabila sudah ditetapkan oleh Pemda DIY atau Gubernur DIY.
Baca Juga: UMP DIY 2024 Rp Rp 2.125.897. Majelis Buruh Minta Dinaikan Rp 3,7 Juga - Rp 4 Juta
"UMK Bantul naik, tapi untuk kenaikannya berapa masih nunggu ditetapkannya besok paling lambat 30 November," ujarnya.
Sementara itu Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Serikat Pekerja Seluruh Indonesia ( SPSI ) Bantul, Fardhanatun, mengatakan usulan kenaikan UMK Bantul 2024 diperkirakan Rp 2.216.462, dari sebelumnya sejumlah Rp 2.066.438.
Menurutnya, kenaikan jumlah tersebut diperkirakan masih tidak cukup untuk meningkatkan kesejahteraan para buruh di Kabupaten Bantul.
Baca Juga: Upah Minimum Kota Yogyakarta 2024 Akan Dinaikkan. Tertinggi di DIY
Fardhanatun berharap kepada Pemkab Bantul, setidaknya dapat memenuhi aspek pendidikan dan kesehatan para pekerja dibiayai oleh APBN dan APBD.
"Kemudian, pemerintah bisa memastikan semua pekerja, baik berstatus perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT), perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT) maupun outsourcing, dimasukkan dalam jaminan sosial," katanya.
"Apalagi kan saat ini masih banyak pekerja yang belum punya BPJS Kesehatan maupun Ketenagakerjaan, kami sudah audiensi dengan Pak Bupati dan ditanggapi dengan positif," ujarnya. ***