Network
DESK DIY - Daerah atau permukiman kumuh masih menjadi persoalan besar di kawasan ASEAN. Sebuah laporan dari ASEAN Sustainable Urbanisation menyatakan bahwa antara 22 hingga 55 persen penduduk perkotaan di ASEAN saat ini tinggal di permukiman kumuh.
Daerah kumuh terbentuk karena ketidaksetaraan pendapatan, pertumbuhan ekonomi yang rendah, migrasi penduduk, sehingga menjebak penduduk dalam kemiskinan dan kurangnya akses ke perumahan yang terjangkau.
Persoalan inilah yang dipotret oleh Kay Eugenia Purnama dan Jessen Wiryawan yang tergabung dalam tim JKaLgOLithm saat mengikuti program ASEAN Data Science Explorers 2023 (ASEAN DSE), program unggulan dari ASEAN Foundation bekerja sama dengan SAP.
Baca Juga: Puisi Gus Nas : Rakyat
Keduanya berhasil keluar sebagai juara ketiga dengan usulan “SlumDunk”. Usulan ini dirancang untuk memonitor permukiman kumuh dan menggerakkan relawan untuk meningkatkan kelayakan hidup dan memberdayakan masyarakat di sana.
Kay Eugenia Purnama dan Jessen Wiryawan mengatakan negara-negara ASEAN rata-rata memiliki kesulitan yang sama dalam mengatasi masalah permukiman kumuh, yaitu kurangnya sumber daya keuangan dan tenaga kerja untuk meningkatkan infrastruktur kumuh, serta meningkatkan keterampilan individu yang tinggal di daerah-daerah tersebut.
Selain itu, laporan mengenai permukiman kumuh yang tidak lengkap karena keterbatasan informasi juga menimbulkan kesulitan bagi pemerintah dalam melaksanakan intervensi dan inisiatif komprehensif.
Baca Juga: PLN Ungkap Ketersediaan Energi dengan Kapasitas Terpasang 72.976,30 MW
“Pada saat yang sama, masyarakat luas cenderung kurang memiliki kesadaran tentang pentingnya mendukung komunitas ini dan membangun masyarakat yang inklusif,” kata Kay Eugenia Purnama dan Jessen Wiryawan.
