Network
DESK DIY - Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf/Kabaparekraf), Sandiaga Salahuddin Uno meyakini kehadiran sistem Surebro! (Surveilance, Response, dan Broadcast) yang dikeluarkan oleh Biro Komunikasi Kemenparekraf/Baparekraf mampu menanggulangi isu-isu yang memicu krisis kepariwisataan secara cepat dan akurat.
Sandiaga mengatakan bisnis pariwisata adalah bisnis reputasi yang dirasakan oleh wisatawan melalui persepsi penginderaan. Sehingga, ketika reputasi tersebut terganggu oleh suatu hal yang kurang sesuai dengan persepsi wisatawan, maka hal tersebut akan memicu terjadinya krisis kepariwisataan.
Baca Juga: Kemenperin Fasilitasi IKM Perluas Akses Pasar Ekspor
"Krisis reputasi adalah pintu awal ancaman krisis kepariwisataan. Jika ada berita buruk yang menimbulkan ketidakpastian dan kegelisahan seperti saat pandemi, ini harus segera kita atasi," kata Sandiaga.
Salah satu upaya mencegah terjadinya krisis tersebut, lanjut Sandiaga, adalah komunikasi yang strategis yang mampu mengurangi dampak negatif dari krisis kepariwisataan dan meredam kegelisahan berbagai pihak, terutama wisatawan dan pelaku parekraf. Untuk itu, kehadiran sistem Surebro! yang dikeluarkan oleh Biro Komunikasi Kemenparekraf/Baparekraf diyakini mampu menanggulangi dampak dari krisis kepariwisataan seperti yang terjadi saat pandemi COVID-19.
Baca Juga: Grand Opening Toko Terbesar, Bakpia Kukus Tugu Jogja Usung Konsep Satu Tempat Banyak Rasa
"Ini tentunya akan memperkuat sinergi dan kolaborasi lintas kementerian/lembaga dan narasi yang baik di tingkat pariwisata daerah sehingga (krisis) ini bisa ditangani bersama-sama," katanya.
Sesmenparekraf/Sestama Baparekraf, Ni Wayan Giri Adnyani menambahkan sektor parekraf sangat rentan dipengaruhi oleh krisis yang bisa berdampak pada sisi ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan pembangunan infrastruktur. Oleh karena itu, perlu ada penanggulangan krisis yang holistik dengan mengedepankan komunikasi yang efektif yang melibatkan banyak elemen dan komponen.
Sebab, sistem terpadu manajemen komunikasi krisis ini tidak dapat berjalan sendiri tanpa dukungan pemangku kepentingan parekraf serta dinas pariwisata dan kementerian/lembaga sebagai kontributor informasi resmi.
