Network
Perspektif Gus Nas Jogja
DESK DIY - Presiden, sebagai pemimpin tertinggi suatu negara, memiliki peran krusial dalam menentukan arah bangsa.
Di balik kekuasaannya, presiden terikat oleh dua pilar fundamental: etika dan hukum. Kedua pilar ini menjadi kompas yang mengarahkan presiden dalam menjalankan tugasnya dan menjaga kepercayaan rakyat.
Etika
Etika berbicara tentang nilai-nilai moral yang seharusnya dipegang teguh oleh presiden.
Nilai-nilai ini meliputi:
Integritas: Jujur, adil, dan konsisten dalam perkataan dan tindakan.
Keterbukaan: Transparan dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan keuangan negara.
Tanggung jawab: Bertanggung jawab atas setiap kebijakan dan tindakannya, serta siap menerima konsekuensinya.
Kebijaksanaan: Memahami kompleksitas permasalahan bangsa dan mampu mengambil keputusan yang terbaik bagi rakyat.
Kesederhanaan: Menghindari gaya hidup mewah dan nepotisme.
Hukum:
Hukum merupakan aturan tertulis yang mengikat presiden dan seluruh rakyat. Presiden harus tunduk pada hukum dan tidak boleh bertindak sewenang-wenang.
Beberapa contoh hukum yang mengatur presiden:
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945: Menjelaskan tugas, wewenang, dan batasan kekuasaan presiden.
UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum: Mengatur tentang pemilihan presiden dan wakil presiden.
2. UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan: Mengatur tentang tata kelola pemerintahan, termasuk di dalamnya tugas dan wewenang presiden.
Persinggungan Etika dan Hukum:
Etika dan hukum seringkali saling berkaitan. Etika menjadi landasan moral bagi hukum, dan hukum menegakkan nilai-nilai etika dalam masyarakat.
Dalam konteks presiden, etika dan hukum memiliki hubungan yang kompleks:
Etika dapat menjadi sumber hukum:
Nilai-nilai etika yang diterima dapat dikodifikasikan menjadi hukum.
Contohnya, nilai integritas dan kejujuran diwujudkan dalam hukum anti-korupsi.
Hukum dapat memperkuat etika:
Hukum dapat membantu menegakkan nilai-nilai etika dan mencegah pelanggaran.
Contohnya, hukum pidana dapat mencegah tindakan korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan.
Etika dapat mengisi celah hukum: Hukum tidak selalu dapat mengatur semua situasi.
Di sinilah etika berperan untuk memberikan panduan bagi presiden dalam mengambil keputusan.
Tantangan:
Menjaga keseimbangan antara etika dan hukum tidaklah mudah. Presiden seringkali dihadapkan pada situasi yang kompleks dan dilematis.
Tekanan politik, kepentingan pribadi, dan godaan kekuasaan dapat menjadi rintangan dalam menjalankan kepemimpinan yang beretika dan taat hukum.
Pentingnya Etika dan Hukum:
Keberhasilan kepemimpinan presiden sangat bergantung pada komitmennya terhadap etika dan hukum.
Presiden yang beretika dan taat hukum akan:
Membangun kepercayaan rakyat:
Rakyat akan lebih percaya kepada pemimpin yang jujur, adil, dan konsisten.
Menciptakan pemerintahan yang bersih dan transparan:
Pemerintahan yang beretika dan taat hukum akan terhindar dari korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan.
Meningkatkan stabilitas dan kemajuan bangsa:
Kepemimpinan yang beretika dan taat hukum akan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pembangunan bangsa.
Kesimpulan:
Etika dan hukum merupakan dua pilar fundamental yang menopang kepemimpinan presiden yang efektif dan bermartabat.
Komitmen presiden terhadap kedua pilar ini akan mengantarkan bangsa menuju masa depan yang lebih cerah.
Sumber informasi:
Merujuk berbagai tulisan dan kajian, baik dalam bentuk buku, jurnal serta hasil diskusi para pakar
