Network
"Negara dan pejabat maupun elite negeri harus bersendikan pada nilai kedua, Kemanusiaan yang adil dan beradab. Nilai kemanusiaan, keadilan,dan keadaban mesti dijunjung tinggi, ditegakkan, serta dipraktikkan dalam berbangsa dan bernegara," kata dia.
Selanjutnya, Haedar menyatakan bahwa sila Persatuan Indonesia juga harus diwujudkan dalam kehidupan nyata berbangsa bernegara dan jangan jadi slogan semata.
Menurut dia, aktualisasi persatuan jangan hanya ketika sejalan dan mendukung kepentingan serta golongan sendiri, menyangkut urusan dan kepentingan sendiri, keluarga sendiri, kelompok sendiri, partai sendiri kemudian mengorbankan pihak lain sesama komponen bangsa.
"Pihak yang mendukung dirangkul dan dimanjakan dengan segala keistimewaan, sebaliknya yang kritis atau tidak mendukung dipukul dan disisihkan atau dipinggirkan," kata dia.
Baca Juga: Tempe, Sejarah dan Budaya Tempe di Indonesia
Sila keempat, kata dia, sama pentingnya dalam berbangsa dan bernegara, termasuk dalam berpolitik dan berdemokrasi.
“Para aktor baik institusi maupun elitenya terbiasa pragmatis dan oportunistik, demi meraih dan mewujudkan kepentingannya. Apa saja dihalalkan, termasuk mengakali konstitusi dan peraturan. Hukum pun disalahgunakan dan disiasati demi kepentingan politik sesaat. Warga bangsa pun terbiasa pragmatis dan oportunistik, karenanya politik dan demokrasi Indonesia kehilangan jiwa hikmah-kebijaksanaan, permusyawaratan, dan perwakilan," kata Haedar.
Sila Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, menurut dia, lebih telantar karena pihak yang memiliki kekuatan politik, ekonomi, dan akses dalam bernegara makin menguasai Indonesia, sementara mayoritas rakyat yang lemah makin terlemahkan.
"Kesenjangan sosial dan kemiskinan masih menjadi realitas di negeri ini. Sementara oligarki politik dan oligarki ekonomi makin menjerat kehidupan kebangsaan dan kenegaraan di Republik ini," kata Haedar.
Baca Juga: Ratusan Merek Bisnis Waralaba Ramaikan Pameran IFBC 2024 Yogyakarta
