Network
DESK DIY – Tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI melakukan observasi terkait pengajuan Kabupaten Kulonprogo sebagai calon percontohan Kabupaten Antikorupsi di Aula Adikarto, Rabu (27/03/2024).
Pelaksana Harian (Plh) Direktur Pembinaan Peran Serta Masyarakat KPK RI, Rino Haruno menjelaskan program ini merupakan kelanjutan dari program sebelumnya, yaitu Desa Antikorupsi.
"Program Kabupaten/Kota Antikorupsi kami mulai tahun ini sampai 2027 mendatang," kata Rino.
Dijelaskan Rino, program tersebut diperlukan lantaran tingkat kabupaten/kota di Indonesia memiliki kasus korupsi terbanyak dari total 601 kasus di periode 2004—2023. Ratusan kasus tersebut dirangkum oleh KPK RI. Oleh sebab itu ia menilai perlu ada percontohan dari kabupaten/kota di Indonesia dalam upaya pencegahan korupsi. Salah satunya Kulonprogo yang saat ini baru dicalonkan sebagai percontohan.
Baca Juga: Pengunjung Meningkat, Bantul Bangun Perpustakaan Umum 3 Lantai
"Berdasarkan analisis yang kami lakukan, Kulonprogo memenuhi kriteria untuk dilakukan observasi sebagai calon percontohan," jelas Rino.
Sebelumnya KPK RI telah berkomunikasi dengan seluruh provinsi di Indonesia agar mengajukan kabupaten/kota yang dijadikan calon percontohan. Adapun Kulon Progo diajukan lewat Inspektorat Daerah DIY.
Inspektur Inspektorat Daerah DIY, Muhammad Setiadi mengatakan observasi oleh KPK RI akan dilakukan secara menyeluruh. Mulai dari paparan program dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kulonprogo hingga kunjungan ke Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
"Terutama melihat apakah program antikorupsi sudah dijalankan hingga mampu memenuhi komponen penilaian," terang Setiadi.
Dikatakan Setiadi, setidaknya ada 6 komponen penilaian dengan 19 indikator. Ia pun berharap Pemkab Kulonprogo mampu memenuhi penilaian tersebut agar bisa jadi Percontohan Kabupaten Antikorupsi.
Baca Juga: Percontohan Kabupaten Antikorupsi, KPK Observasi Bantul
Sementara itu Penjabat (Pj) Bupati Kulonprogo, Ni Made Dwipanti Indrayanti mengatakan jajarannya sudah berkomitmen penuh dalam membangun integritas antikorupsi. Komitmen diwujudkan lewat semua bidang kegiatan secara berkelanjutan.
"Kami akan terus berupaya menjaga dan meningkatkan komitmen antikorupsi demi terwujudnya pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel," kata Made.
Acara dilanjutkan dengan peninjauan lapangan di Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo, Kantor Badan Kepegawaian Pendidikan Dan Pelatihan (BKPP), Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika dan Mall Pelayanan Publik Kabupaten Kulon Progo. ***
