Network
DESK DIY - Kabupaten Bantul menjadi perhatian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk diobservasi terkait program percontohan "Kabupaten dan Kota Antikorupsi".
Guna mewuwujudkan program tersebut
Direktorat Pembinaan Peran Serta Masyarakat Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (Dit Permas KPK RI) melakukan observasi di Bantul, Rabu (27/3/2024).
Kabupaten Bantul merupakan kandidat Percontohan Kabupaten dan Kota Antikorupsi tahun 2024 yang diusulkan oleh Pemerintah Provinsi DIY.
Baca Juga: Shugo Watanabe Menjadi Presiden Direktur Baru PT Honda Prospect Motor
Plh Direktur Permas KPK RI, Rino Haruno mengapresiasi Kabupaten Bantul dan mengingatkan pentingnya untuk selalu menjaga integritas. Selain itu pencegahan korupsi tidak cukup hanya dengan perbaikan sistem, namun juga penanaman nilai-nilai integritas dan pelibatan peran serta aktif masyarakat.
"Sejak tahun 2004 hingga tahun 2023, terdapat 601 kasus korupsi terjadi pada Pemerintah Kabupaten Kota melibatkan Walikota, Bupati dan jajarannya. Ini salah satu alasan pendorong program Kabupaten Kota Antikorupsi," ujar Rino.
Sementara Kasatgas Ariz Dedy Arham menjelaskan, program Percontohan Kabupaten dan Kota Antikorupsi merupakan hasil kolaborasi antara KPK dengan Kementerian PAN-RB, Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan.
Baca Juga: Pertamina dan Bakrie Group Akan Kembangkan Infrastruktur Riset Berkelanjutan di IKN
Kolaborasi yang dilakukan mulai dari penyusunan komponen dan indikator Kabupaten/Kota Antikorupsi.
