Network
Kabupaten dan Kota yang disebut sebagai Percontohan Antikorupsi harus memenuhi 6 Komponen yang terdiri dari total 19 Indikator. 6 Komponen terdiri dari Tata Kelola Pemerintah Daerah,Peningkatan Kualitas Pengawasan, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, Peningkatan Budaya Kerja Antikorupsi, Peningkatan Peran Serta Masyarakat, dan Kearifan lokal.
"Adapun tahapan pelaksaan Kabupaten Kota Antikorupsi yakni tahap persiapan, tahap observasi, tahap bimbingan teknis, tahap penilaian dan launching/awarding yang akan disampaikan pada saat perhelatan Hari Antikorupsi Sedunia tahun 2024. Akhirnya saya berharap, melalui Program Kabupaten dan Kota Antikorupsi dapat bermanfaat bagi kita semua untuk kembali mengingatkan tentang pentingnya menanamkan nilai-nilai integritas guna mencegah terjadinya tindak pidana korupsi," tegas Ariz.
Baca Juga: Peluang Karier Menarik: Rekrutmen Perum Bulog 2024
Sementara Bupati Bantul H Abdul Halim Muslih menyampaikan upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Bantul dalam mencegah korupsi.
Berbagai upaya telah dilakukan dalam pelaksanaan pembangunan dan berbagai capaian kinerja di tahun 2023 termasuk dalam pencegahan korupsi.
Pelaksanaan observasi di Kabupaten Bantul dihadiri oleh Tim KPK yang terdiri dari Plh Direktur Permas KPK Rino Haruno, Kasatgas Ariz Dedy Arham dan Analis Pembinaan Peran Serta Masyarakat KPK Yuniva Tri Lestari.
Sedangkan dari Pemerintah Kabupaten Bantul dihadiri Bupati Bantul H Abdul Halim Muslih, Kepala Kejaksaan Negeri Bantul Farhan SH MH, Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul Agus Budi Raharja SKM MKes, Para Pejabat Eselon II, III, dan Direktur BUMD Pemkab Bantul, serta turut hadir Inspektur Provinsi DIY, Haryono. ***
