Network
DESK DIY, Bantul -- Pemerintah Kalurahan merupakan garda terdepan dalam pembangunan karena posisinya yang paling dengan masyarakat. Keberhasilan bangsa dan negara dapat ditilik dari tata kelola pemerintahan di tingkat kalurahan atau pedesaan. Maka, tak heran apabila kekinian, kalurahan didorong untuk terus memaksimalkan potensi yang dimiliki demi pemerataan pembangunan.
“Kita ingin pemerintahan kalurahan kita semakin akuntabel dan transparan. Untuk itulah kerja sama dengan Kejaksaan Negeri ini penting untuk mendorong pemerintahan kalurahan yang baik, akuntabel, dan bijak. Sehingga pembangunan yang dilakukan juga optimal,” ujar Bupati Bantul, Abdul Halim Muslih, saat penandatanganan kerja sama antara Pemerintah Kalurahan dengan Kejaksaan Negeri Bantul, Selasa (20/6/2023), dikutip dari laman portal Pemkab Bantul
Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri Bantul, Farhan SH MH mengapresiasi betul atas terselenggaranya kerja sama antara Kejaksaan Negeri Bantul dengan Pemerintah Kalurahan. Kegiatan ini merupakan buah dari sejumlah pertemuan dan diskusi yang selama ini dilakukan antara dua pihak. Hal ini juga menunjukkan komitmen Pemerintah Kalurahan untuk menggunakan dana desa secara bijak.
Baca Juga: Aparat Imigrasi Diminta Preventif, Protektif, dan Aktif Cegah TPPO
“Dana desa ini kan sumbernya tidak hanya dari satu sumber. Jumlahnya juga tidak kecil. Jadi harus bijak sekali menggunakannya. Sekali lagi, kalurahan ini garda depan pembangunan. Mari kita laksanakan pembangunan secara optimal yang dimulai dari Desa,” jelas Farhan.
Diawali oleh tiga lurah yang membubuhkan tanda tangan di atas materai, 75 lurah di Kabupaten Bantul secara serentak meneken dokumen kerja sama dengan kejaksaan.
Salah satu lurah yang hadir, Titik Istiyawatun Khasanah, mengaku kerja sama dengan kejaksaan bermanfaat bagi pemerintah kalurahan. Lurah Sriharjo ini menjelaskan, dengan meneken kerja sama, pemerintah kalurahan bakal mendapat pendampingan dari kejaksaan terkait penatausahaan. Selain itu, pemerintah kalurahan juga dapat melakukan konsultasi ke kejaksaan apabila membutuhkan. ***
