Network
Baca Juga: Terapkan Sistem Manajemen Keamanan Informasi, JNE Raih Sertifikasi ISO 27001:2022
Pihaknya menjelaskan Kampung KB bersama 622 Posyandu juga menjadi salah satu unsur penting dalam percepatan penurunan stunting. Di mana pada bulan Juni ini sedang dilakukan penimbangan dan pengukuran bayi di bawah dua tahun atau baduta secara nasional, untuk mengetahui angka secara pasti berapa prevalensi stunting di setiap wilayah. Tidak hanya menyasar baduta, tapi juga ibu hamil, ibu pascapersalinan dan calon pengantin sebagai salah satu upaya pencegahan stunting.
“Ketika diketahui angka secara real, maka bisa dilakukan pemetaan masalah dan upaya penanganan serta preventifnya. Dengan harapan Tim Percepatan Penurunan Stunting di setiap wilayah bersama Perangkat Daerah juga stakeholder lain dapat melakukan intervensi spesifik maupun sensitif dengan tepat sasaran," jelasnya.
Sementara itu Kepala BKKBN Republik Indonesia Hasto Wardoyo mengungkapkan, pemberian penghargaan tersebut berfokus pada bidang Bangga Kencana di mana prinsipnya mengacu pada pembangunan kualitas sumber daya manusia atau SDM termasuk percepatan penurunan stunting.
"Di momentum Hari Keluarga Nasional inilah, kami berikan apresiasi pada semua pihak atas jasanya dalam program pembangunan manusia. Bersama-sama mengejar kualitas SDM unggul menuju Indonesia Emas 2045. Di mana suatu wilayah yang memiliki SDA unggul, dapat memanfaatkan SDM sebanyak-banyaknya. Dengan catatan, SDM tersebut memiliki mental, moral dan karakter hebat," katanya.
Baca Juga: Tambak Udang di Karimunjawa Timbulkan Pencemaran
Sebagai tambahan informasi berdasarkan hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) angka prevalensi stunting Kota Yogya tahun 2022 berada di 13,8 persen, angka tersebut bahkan telah melampaui target nasional sebesar 14 persen. Kemudian survei dari Dinas Kesehatan di akhir tahun 2023 prevalensi stunting di Kota Yogya adalah 11,76 persen berdasarkan kedatangan baduta ke Posyandu. Sementara dari Survei Kesehatan Indonesia (SKI) sebesar 16,8 persen, urutan kedua setelah Kabupaten Sleman yaitu 12,4 persen, sementara kabupaten lain di DIY lebih dari 20 persen. ***
