Network
DESK DIY - Meski mendapat kritikan soal penyaluran bantuan sosial (Bansos) di masa kampanye Pemilu, namun Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan program penyaluran bansis bagi warga yang membutuhkan harus diteruskan.
"Mengenai bantuan sosial perlu saya ingatkan, harus diteruskan dan dipantau agar tepat sasaran," katanya saat memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Selasa 9 Januari 2024.
Dia meminta kementerian dan lembaga terkait memastikan distribusi bantuan sosial, termasuk bantuan pangan, bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), dan bantuan langsung tunai, tepat sasaran.
Baca Juga: Yogyakarta Akan Bertransformasi dari Quantity Tourism Menjadi Quality Tourism
Menanggapi usul untuk menghentikan pembagian bantuan sosial selama Pemilu 2024, Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana pekan lalu menyampaikan pemerintah menjalankan program bantuan sosial untuk membantu keluarga miskin yang sedang menghadapi situasi sulit akibat kenaikan harga bahan pokok.
"Tujuan utama bansos adalah sebagai bantalan atau perlindungan sosial agar masyarakat atau keluarga miskin mampu bertahan menghadapi tekanan kenaikan harga pangan sebagai dampak El Nino maupun gangguan rantai pasok yang berdampak pada kenaikan harga pangan global," kata Ari melalui pesan singkat.
Ari menegaskan bahwa penyaluran bantuan sosial adalah program afirmasi dari pemerintah untuk rakyat yang dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan telah disetujui bersama oleh pemerintah dan DPR. "Jadi, tidak ada hubungannya dengan proses pemilu," katanya.
Baca Juga: Puisi Gus Nas : Bangunkan Aku, Ibu
Dia menyatakan bahwa sasaran program bantuan sosial sudah jelas, ada data nama dan alamatnya. Penyaluran bantuan sosial juga melibatkan pemerintah pusat hingga pemerintah desa.
