Network
DESK DIY, Yogya -- Menurunan angka kemiskinan ekstrem memerlukan serangkaian pendekatan termasuk inklusi keuangan dan aksesibilitas terhadap pelayanan dasar.
Kebijakan ini tidak dapat berjalan sendiri melainkan multi satuan kerja, sebab perlindungan sosial saja belum cukup memberi respons cepat terhadap penurunan kemiskinan ekstrem.
Demikian dikatakan Asih Murwiati, mahasiswa program doktor FEB UGM, saat mempertahankan disertasinya berjudul "Dekomposisi Kemiskinan dan Ketimpangan, Deprivasi Multidimensi Pada Anak-anak dan Kemiskinan Ekstrem" dalam ujian terbuka prorgam doktor, Jumat (8 September) di kampus UGM.
Baca Juga: 11 September, Masyarakat Rempang Akan Gelar Demo Besar-Besaran.
Menurut dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Lampung itu, kemiskinan masih menjadi persoalan yang menghantui bagi banyak negara dunia termasuk di Indonesia. Upaya pengentasan kemiskinan pun, khususnya kemiskinan ekstrem menjadi tujuan utama dalam agenda pembangunan berkelanjutan (SDGs) 2030.
Dalam disertasinya disebutkan, pada tahun 2022 tercatat jumlah penduduk miskin di Indonesia 26.161,19 ribu jiwa dan hampir setengahnya ada di provinsi Jawa Timur, Jawa Barat, dan Jawa Tengah. Sedangkan tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk di Indonesia yang diukur dengan rasio gini mengalami sedikit peningkatan, yaitu dari 0,381 pada September 2021 menjadi 0,384 pada Maret 2022.
Sementara itu upaya kemiskinan dan mengurangi ketimpangan di Indonesia dihadapkan dengan beberapa isu dan tantangan. Salah satunya adalah perubahan indikator kemiskinan yang menyebabkan tingkat kemiskinan Indonesia meningkat berdasarkan standar internasional.
Baca Juga: Buntut Kasus Rempang, Gubernur Kepri dan Wali Kota Batam Dipanggil Komnas HAM
“Tantangan lainnya yaitu tetap mempertahankan tren penurunan tingkat kemiskinan di Indonesia apabila terjadi shock pada perekonomian karena pandemi Covid-19 yang berakibat pada penurunan tingkat kesejahteraan sebagian besar rumah tangga di Indonesia,” kata Asih Murwiati.
