Network
Apakah saya berhenti mencari keadilan? Tidak. Sejak kabar pendiskualifikasian via WA itu saya terima, saat itu juga saya langsung menghadap pihak-pihak terkait. Awalnya, penjelasan yang saya peroleh berkelit soal birokrasi, tetapi kemudian dengan jujur pihak terkait itu mengatakan perihal yang sesungguhnya, bahwa keputusan ini terpaksa diambil karena ada tekanan dan arahan dari atasan dan menurutnya memang saya satu-satunya calon petugas haji 2024 yang terdiskualifikasi.
Sayapun bertanya kenapa beliau ditekan? Dijawab dengan sangat berat dan terbata-bata, ini semua karena faktor politik.
Saya pulang dengan membawa rasa penasaran, persoalan politik apa yang dimaksud? Apakah karena selama ini tulisan-tulisan saya terkait Ormas yang saya cintai dan lainnya dirasa terlalu kritis, sehingga menganggu atau bagaimana? Jika ini alasannya, saya sangat tidak yakin, karena saya yakin beliau-beliau pasti paham sekali, bahwa kritik sama pentingnya dengan apresiasi, yaitu sebuah cara untuk mencintai dengan cara berbeda. Lebih-lebih Kemenag yang sedang menekankan pentingnya meritokrasi, toleransi dan moderasi bagi kelompok lain, atau masalah lain, misal apakah faktor berbeda pilihan politik? Jika alasan ini, bukankah dalam sistem demokrasi berbeda itu adalah wajar, bahkan kebaikan?
Sedangkan saya, -- seburuk-buruknya, masih bagian dari rumah besar yang sama yaitu nahdliyin. Saya tidak perlu menuliskan deretan angka betapa banyak saya pernah berkhidmah di organisasi ini, mulai dari tingkat bawah sampai pusat, pembaca bisa menengok sendiri di laman online. Selain dari pada itu, hampir saja setiap minggu saya tidak pernah absen berkhidmah, khususnya sebagai pemateri di berbagai acara yang diselenggarakan oleh rumah besar itu.
Sebenarnya keganjilan ini -- yaitu adanya tangan gelap yang membatasi usaha saya untuk berkhidmah ini sudah saya rasakan sejak akhir tahun kemarin, karena beberapa pesantren yang jauh hari sudah merencanakan untuk menjadikan saya sebagai salah satu pemateri halaqoh fiqih peradaban juga tiba-tiba membatalkan dengan alasan yang sama, yaitu adanya arahan dari atasan, mengingat halaqoh yang diselenggarakan di banyak pesantren itu dibiayai sepenuhnya oleh Kemenag (APBN).
Sungguh, hati dan pikiran saya tak bisa diam. Upaya moderasi dan transparansi pada semua lini birokrasi yang terus-menerus digaungkan oleh Kemenag, berbanding terbalik dengan apa yang saya alami.
Tetapi khusnudzon dan tabayun adalah tradisi kami, maka sebelum saya menulis ini dalam waktu kurang lebih seminggu saya berikhtiar mencari jalan keadilan, dengan pihak-pihak terkait, bahkan sampai kepada panjenengan selaku Menteri Agama, saya beranikan bertanya, harapannya selain dapat keadilan juga dapat tabayun dan masukan-masukan, karena saya menganggap mereka semua adalah kawan seperjuangan, lebih-lebih pada panjenengan selaku Menag adalah "sahabat", teladan dan senior dalam pergerakan. Saya adalah salah satu "alumni" diklat muadalah pimpinan Ansor tahun 2017. Nyatanya tak ada tabayun yang berarti dan perubahan kebijakan apa pun.
Baca Juga: Pelunasan Biaya Haji Diperpanjang Hingga 23 Februari 2024
Secara pribadi, sejatinya saya tidak begitu keberatan, jika ketidakadilan ini menimpa pada diri saya seorang, apalagi segala upaya sudah dilakukan, bukankah kita yakin tiap peristiwa akan ada hikmahnya, hamba yang lemah tinggal menunggu takdir terindah lain dari Allah. Tetapi terlepas dari penyerahan diri kepada Allah itu, bukankah tersisa kekhawatiran lain, kalau-kalau nasib serupa yang saya alami ini bisa saja terulang dan dialami oleh orang lain. Siapa yang bisa menjamin kalau yang lain akan bebas dari perlakuan yang tidak adil semacam ini dalam kasus-kasus lain yang berbeda?
