Network
“Harapannya semoga pemerintah bisa menekan kembali harga bahan pangan terutama beras dan telur yang setiap hari semakin mahal, kalau harganya naik turun lebih cenderung naik terus kan sangat mengkhawatirkan. Kalau bisa harganya jadi seragam semua antara satu tokot dengan toko lainnya,” ungkapnya.
Kali ini, selain membeli beras pihaknya juga membeli minyak goreng dan telur untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Pemerintah Kota Yogyakarta menggelar Operasi Pasar Murah di seluruh kemantren se-Kota Yogyakarta telah dimulai sejak 26 Februari 2024. Kegiatan ini bertujuan untuk menjaga stabilitas harga pangan khususnya komoditas beras yang terus meningkat.
Menurut Kepada Bidang Ketersediaan Pengawasan dan Pengendalian Perdagangan Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta, Sri Riswanti antusiasme masyarakat di Kemantren Umbulharjo dengan adanya program operasi pasar murah dirasa paling tinggi dibanding kemantren-kemantren sebelumnya.
Baca Juga: Dipamerkan di Inacraft 2024, Wibowo Menyulap Rami Jadi Kain Batik
“Saya rasa disini animonya paling tinggi karena memang Kemantren Umbuharjo ini kemantren dengan kelurahan terbanyak yaitu ada tujuh dan baru jam sembilan sudah ada 450 lebih antrian, kemungkinan akan tembus lebih diatas 500 warga yang ingin membeli,” ujarnya.
Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta bekerja sama dengan Bulog Divisi Regional DIY dan Toko Lestari sebagai Distributor Sembako. Bahan pangan yang disediakan antara lain beras, gula pasir, minyak goreng, tepung beras, tepung terigu, telur ayam, bawang putih, aneka frozen food.
“Untuk stok beras SPHP dari bulog ada dua ton, selain jenis itu ada enam ton ini bersamaan dengan Toko Lestari ya, jadi total stok yang kami siapkan untuk Kemantren Umbulharjo ada delapan ton,” ungkap Riswanti.
Untuk harga beras SPHP dijual dengan harga Rp 51.000, beras premium Bulog Rp 68.000, berat premium sawah Jingga dibanderol harga Rp 74.000. Sementara untuk telur dibanderol Rp 28.000, gula pasir di rata-rata Rp 15.000, minyak goreng dengan merk Fortune dengan harga Rp15.000.
Baca Juga: Bawaslu Ungkap KPU Tak Lakukan PSU Sesuai Rekomendasi
