Network
DESK DIY - Prihatin dengan kondisi ketatanegaraan dan situasi kebatinan masyarakat Indonesia pasca Pemilu Presiden dan Pemilu Legislatif, Aliansi Rakyat Jogja Bersatu (ARJB) yang merupakan kumpulan organ relawan Paslon 03 se-Yogyakarta menggelar diskusi terbatas untuk mengkritisi iklim Demokrasi yang tengah carut marut.
Diskusi terbatas dibungkus dengan nama Forum Ngenteni Bukoposo (Ngabuburit/Menunggu Waktu Berbuka Puasa) ini mengambil topik "Udar Gagasan, Agenda Kritis Pasca Pemilu 2024, Ke Mana Demokrasi Kita ?"
Forum Ngenteni Bukoposo (FNB) ini sekaligus sarana buka puasa bersama dengan mengundang para relawan dan aktivis Pro Demokrasi Yogyakarta. "Di FNB ini kami tidak hanya mengundang relawan Paslon 03 tapi juga mengundang teman-teman relawan dari Paslon 01," ujar Stevic S Wibowo selaku Koordinator FNB saat ditemui awak media (17/3/2024).
Baca Juga: Perlu Penyusunan Omnibuslaw untuk Akselerasi Tata Kelola Wakaf
"Ke depannya FNB ini menjadi forum sinergi antar organ relawan 01 dan 03 dan melebur menjadi satu kesatuan rakyat Yogyakarta dalam melawan rezim tiran yang telah me-downgrade tatanan Demokrasi Indonesia hampir ke titik nadir," ucap Stevi menambahkan.
Pemantik diskusi adalah Ir KPH Adipati Bagas Pujilaksono W MT Lic Eng PhD. Sebagai penanggap adalah dan Teguh L Tekalepta (Ketua Cabang GMKI Yogyakarta) dan A Rahmayani (aktivis Lingkungan dan Pemberdayaan). Diskusi dipandu oleh Yoyock Suryo aktivis Gugus 98.
Udar Gagasan FNB mengundang 50 peserta yang terdiri dari perwakilan organ relawan Paslon 01 dan Paslon 03, pegiat sosial dan para mantan aktivis mahasiswa 98 Yogyakarta. Acara Forum Ngenteni Bukoposo berlangsung di Ndalem Soerjogoeritnan, Jalan Siliran Lor, Panembahan Yogyakarta.
Baca Juga: Mempererat Silaturahmi Melalui Buka Puasa Bersama
Mengulik tema Agenda Kritis Pasca Pemilu 2024, Ke Mana Demokrasi Kita ? ARJB berpandangan bahwa pangkal permasalahan demokrasi Indonesia carut marut adalah akibat Jokowi tidak netral dalam mengawal Pemilu 2024 yang diharapkan berlangsung Jurdil. Alih-alih Jurdil, Jokowi justru dengan sadar melibatkan diri dan dengan kekuasaannya cawe-cawe ikut mendukung Paslon 02.
Dimulai dengan pencalonan Gibran Rakabuming Raka yang cacat Konstitusi, KPU cacat etik karena meloloskan Gibran sebagai cawapres, operasi senyap dengan model pengerahan segenap perangkat aparatur negara untuk memenangkan Paslon 02, operasi Bansos yang ugal ugalan hingga menelan biaya anggaran Rp 496,8 triliun hingga carut marut rekapitulasi suara hasil guick count, metode hitungan Sirekap versus hasil Real Count, dugaan penggelembungan suara, sikap KPU yang tertutup hingga sikap Bawaslu yang melempem bagaikan kerupuk basi.
Mengutip Ekonom Senior UI Faisal Basri, berdasarkan data V-Dem Democracy Index 2024, indeks demokrasi Indonesia merosot turun signifikan, dari posisi 79 ke 87 atau berada di peringkat yang lebih rendah dari Papua Nugini dan Timor Leste.
Baca Juga: Kaum Difabel Harus Punya Kesabaran dan Semangat yang Luar Biasa
Index Demokrasi terbaik Indonesia pernah di urutan 63 tetapi 10 tahun rezim Jokowi berkuasa turun menjadi peringkat 87, skornya terbaik 0,53 dan saat ini skornya 0,36. Artinya, dibawah rezim kekuasaan Jokowi demokrasi sebagai sarana Daulat Rakyat secara tatanan negara dan iklimnya terjun bebas hampir ke Titik Nol.
Oleh karena itu, adanya Udar Gagasan dalam Forum Ngenteni Bukoposo ini dimaksudkan untuk mencari ide atau gagasan untuk menghentikan rezim Jokowi yang tanpa etika menggunakan bahasa kekuasaannya meruntuhkan alam Demokrasi Indonesia. ***
