Network
Oleh: KH Imam Jazuli Lc MA.
DESK DIY - Beberapa hari yang lalu, viral berita sebagian warga NU di Jogjakarta, berkumpul dan membuat rekomendasi, yaitu menolak PBNU yang terjun ke politik praktis. Mereka menilai PBNU di era kepemimpinan KH Miftachul Akhyar dan Gus Yahya Cholil Staquf telah jauh melenceng dari Khitthah 26.
Sebenarnya, perlu ditegaskan lagi kembali ke Khitthah 26 bukan apolitis an sich, tetapi juga bukan berpolitik serabutan. Kembali ke Khitthah sejatinya adalah membela kepentingan warga Nahdliyyin melalui sarana partai politik milik warga Nahdliyyin sendiri.
Kegelisahan warga Nahdliyyin bahwa Kiai Akhyar dan Gus Yahya berpolitik praktis, dikarenakan wahana politik praktis PBNU bukan partai politik milik warga NU sendiri. Sebaliknya, PBNU menunggangi partai politik milik orang lain dan Capres-cawapres yang bukan kader dan tidak ada bau-bau NU-nya.
Baca Juga: Bantul Penghasil Beras Terbesar Kedua di DIY
Walaupun Kiai Akhyar dan Gus Yahya menjadi "invisible hand" bagi Paslon 02 Prabowo-Gibran, sebenarnya hal itu bisa dibenarkan dalam sudut pandang kembali ke Khitthah. Hanya saja, kebenarannya masih 50%, dan 50% sisanya salah.
Menjadi "invisible hand" bagi Kiai Akhyar dan Gus Yahya sudah benar, karena tidak mengubah organ NU sebagai partai politik namun tetap berpolitik. Hanya saja, ketika telah terjun ke politik praktis awalnya dengan cara "Sirron" (diam-diam) dan terakhir mulai "Jahr" (terbuka) dengan menggerakkan seluruh struktural, kendaraan yang dipilih tidak sesuai dengan spirit Khitthah 26.
Berpolitik Melalui Wahana Politik NU
Kiai Akhyar dan Gus Yahya berpolitik praktis baik secara diam-diam dan terbuka dengan memberikan dukungan penuh kepada paslon 02 dari Gerindra. Padahal, Prabowo-Gibran bukan kader NU dan Gerindra dan pendukungnya bukan partai NU.
