Network
Untuk menghindari kepadatan pada arus balik, Menhub menganjurkan pemudik untuk kembali lebih awal. Disamping itu Menhub dan jajaran juga telah mempersiapkan beberapa skenario untuk mengantisipasi apabila kepadatan tetap terjadi.
“Kalau arus balik itu berbeda dengan mudik yaitu sentripetal atau menuju ke satu titik yakni Jakarta, bukan menyebar seperti mudik. Pemerintah telah menyiapkan skenario untuk mengantisipasinya. Satu lagi untuk arus balik saya minta Kepolisian lakukan penegakan hukum seperti merazia travel gelap,” tutur Menhub.
Baca Juga: Jamaah Membeludak, Sholat Idul Fitri di Masjid Indonesia Tokyo Diadakan 6 Gelombang
Pada kesempatan yang sama Menhub juga mengunjungi Jakarta Air Traffic Service Center Bandara Soekarno-Hatta.
Menhub mengapresiasi bahwa pasca perjanjian pengaturan ulang ruang udara atau re-alignment FIR (Flight Information Region) dengan pemerintah Singapura pada 21 Maret 2024, Indonesia melalui Airnav mengendalikan sendiri ruang udara Kepulauan Riau dan Natuna yang masuk ke dalam FIR Jakarta.
“Ruang udara Kepri dan Natuna itu sudah dikendalikan dari FIR Jakarta. Selamat untuk Airnav bisa menjalankan amanah itu. Lebih keren lagi, yang mengendalikan itu dari ruang operasional adalah wanita. Top, wanita-wanita Indonesia sangat tangguh,” ucap Menhub.
Sebagai informasi, negosiasi FIR dengan Singapura telah dilakukan sejak 1995. Sejak saat itu, penerbangan domestik dari Jakarta ke Natuna misalnya, harus melakukan kontak navigasi dengan penerbangan Singapura ketika memasuki Kepulauan Riau.
Baca Juga: Libur Lebaran Menikmati Tengkleng Gajah Khas Sleman
Sedangkan pada penerbangan internasional misalnya dari Hongkong ke Jakarta, saat melintas di atas Kepulauan Natuna harus melakukan kontak navigasi penerbangan Singapura untuk setelahnya dilayani AirNav Indonesia. Setelah dilakukan pengaturan ulang FIR, kedua pesawat tadi akan langsung dilayani AirNav Indonesia dan tidak perlu ke Singapura.
Menhub mengatakan pemerintah akan berupaya maksimal untuk memastikan pengelolaan ruang udara Indonesia berlangsung selamat, efektif, serta sesuai kepentingan nasional dan memenuhi pelayanan jasa penerbangan sipil berstandar internasional.
