Network
Meski dalam surat pemohonan dan gugatan sudah direvisi, dan tidak mencantumkan Almas dari Universitas Negeri Surakarta. Namun, menurut Andhika hal itu ada kecacatan hukum.
"Itu di gugatan uji materi, yang awal. Di website MK yang sekarang kemungkinan sudah diubah. Tapi tidak boleh seperti itu," ujarnya.
Sementara, terkait gugatannya terhadap Gibran, dia menuturkan putusan MK soal perkara nomor 90/PUU-XXI/2023 sangat menguntungkan putra sulung Presiden Jokowi itu maju sebagai Cawapres.
Baca Juga: Ini Program Sektor Energi yang Diusung Prabowo-Gibran
"Dengan putusan MK, seperti yang banyak diliput media, dan ahli dari politik, dan ahli hukum, Gibran sangat diuntungkan dengan putusan itu. Kami minta kepada KPU untuk menunda atau membatalkan pencawapresan dari Gibran," ujarnya.
Dia menilai dasar Ariyono menggugat karena putusan MK tersebut dianggap memberikan jalan mulus dalam pencalonan Capres-Cawapres. Sehingga demokrasi di Indonesia jadi mundur.
Tim penggugat yang menamai diri sebagai GIBERAN (Giliran Berantakan) berkesimpulan para tergugat selayaknya mengganti tiap-tiap warga negara sebesar Rp1 juta dikalikan seluruh jumlah pemilih tetap Pemilihan Umum 2024 yakni sebesar 204.807.222 orang, sehingga totalnya menjadi Rp204.807.222.000.000.
Ganti rugi tersebut diberikan kepada lembaga terkait sebagai anggaran pendidikan kepada seluruh warga masyarakat untuk mendapatkan pencerahan mengenai ilmu kewarganegaraan yang baik.
Baca Juga: Gibran Tetap Tegak Lurus dengan Kebijakan Ketua Umum PDIP Berkaitan Pilpres 2024
Sementara itu di Jakarta, sekelompok warga Banyumas, Jateng, menggugat mantan Ketua MK, Anwar Usman yang juga paman Gibran. Anwar dinilai melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH). Gugatan tersebut diajukan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
