Network
DESK DIY - Mulyanto, anggota Komisi VII DPR RI, mengungkapkan keprihatinannya terkait perkembangan penggunaan Jaringan Gas (Jargas) di Indonesia. Menurutnya, upaya pemerintah untuk menghubungkan empat juta rumah tangga ke Jargas masih belum mencapai hasil optimal. Saat ini, baru sekitar satu juta rumah tangga yang telah terhubung, hanya sekitar 25 persen dari target yang ditetapkan.
Mulyanto berpendapat bahwa masalah ini terjadi karena pemerintah telah mengalokasikan anggaran yang tidak memadai, terutama dalam APBN 2023-2024, untuk proyek pembangunan Jargas. Bahkan, sebagian alokasi APBN yang semula diperuntukkan bagi Jargas dialihkan ke proyek pembangunan infrastruktur pipa gas alam ruas Cisem (Cirebon-Semarang).
"Dampaknya, upaya mencapai target Jargas tampaknya terhambat. Hingga saat ini, baru sekitar satu juta rumah yang terhubung, atau sekitar 25 persen dari target awal. Lebih parahnya, pemerintah seolah mengurangi target menjadi hanya 2,4 juta rumah pada tahun 2024," ungkap Mulyanto dalam keterangan resminya yang diterima Selasa, (24/10/2023).
Baca Juga: Pertagas Niaga Sukses Uji Coba Jargas di Kota Solo. Hemat Energi dan Ramah Lingkungan
Mulyanto, yang merupakan politisi dari Fraksi PKS, merasa prihatin dengan lambatnya proyek Jargas ini. Padahal, jika Jargas dapat dikembangkan secara masif dan masyarakat beralih dari penggunaan gas melon 3 kg ke gas alam dalam negeri, maka impor gas LPG bisa berkurang secara signifikan. Hal ini juga akan membantu mengurangi defisit transaksi berjalan dalam sektor migas.
Menurut Mulyanto, pemerintah tidak serius dalam proyek Jargas untuk rumah tangga. Padahal, pengembangan Jargas sangat penting untuk mengurangi beban keuangan negara yang berasal dari impor LPG.
"Kenyataannya, program Jargas seperti mandek. Impor LPG masih tinggi. Ada spekulasi bahwa ada permainan di balik impor gas ini," kata Mulyanto.
Mulyanto juga mengakui bahwa PGN (Perusahaan Gas Negara) telah membangun Jargas dengan fokus pada keluarga menengah atas, tetapi jumlahnya masih terbatas. Selain itu, harga gas alam untuk rumah tangga masih belum menarik, sehingga minat masyarakat untuk beralih dari gas LPG ke gas alam juga masih rendah.
Baca Juga: PGN Jajal Bahan Bakar Gas ke Motor, Berhasil Tempuh 38,7 Km/liter
Oleh karena itu, ia mengusulkan agar gas alam untuk rumah tangga miskin harus disubsidi oleh negara, seperti subsidi gas melon 3 kg, untuk mendorong permintaan gas alam dan mengurangi impor gas LPG. Mulyanto juga mendukung skema KPBU (kemitraan pemerintah dan badan usaha) yang masuk akal guna mencapai target Jargas dengan alokasi anggaran yang optimal.
