Network
DESK DIY, Yogya -- Pemerintah DIY bersama Kejaksaan Tinggi dan BPJS Ketenagakerjaan terus memperluas kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan.
Menurut data, dari 1,63 juta angkatan kerja di DIY baru 33% yang menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan.
Menurut Kepala Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Jateng dan DIY, Cahyaning Indriasari, untuk wilayah DIY coverage kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan baru mencapai 33,8% atau meningkat 7% dibandingkan tahun lalu. Adapun jumlah pekerja di DIY sebanyak 1,68 juta orang.
Baca Juga: Puisi Gus Nas : Mahalul Qiyam
"Artinya, masih ada gap 1 jutaan pekerja yang belum menjadi peserta. Oleh karenanya, kami bersinergi dengan Kejati dan Pemda DIY serta kabupaten/kota bersinergi untuk meningkatkan kepesertaan. Terutama bagi perusahaan. Kalau ada perusahaan yang tidak patuh, jelas akan merugikan pekerja dan keluarganya," ujarnya.
Cahyaning mengatakan, untuk wilayah DIY banyak pelaku UMKM dan pekerja di sektor informal yang belum menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Hal itu akan menjadi pekerjaan rumah bersama yang akan dilakukan ke depan. Misalnya memberikan perlindungan bagi pekerja informal, termasuk juga pengurus RT/RW.
"Tadi di Monev terlihat ada kabupaten/kota yang memiliki inisiasi untuk mengalokasikan anggaran bagi pekerja rentan atau gerakan gotong royong, satu ASN membantu satu pekerja rentan," katanya.
Baca Juga: El Nino dan Dampaknya: Wilayah-Wilayah RI yang Perlu Waspada
Dikatakan, Kejati DIY pada tahun ini berhasil melakukan penagihan sebesar Rp1,7 miliar dari perusahaan yang menunggak iuran. "Dengan adanya tuggakan iuran, kami tidak bisa memberikan perlindungan. Kami bekerjasama dengan Kejati DIY akhirnya perusahaan itu patuh. Sekarang hak-hak pekerja yang tertunda sudah bisa kami bayarkan," katanya.
