Network
DESK DIY - PDI Perjuangan adalah partai politik yang memiliki sejarah panjang dalam politik Indonesia, dan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebelumnya telah memiliki hubungan yang erat dengan partai tersebut.
Jokowi adalah orang sipil yang dibesarkan oleh PDI Perjuangan dari nol hingga menjadi Presiden dengan dukungan dari PDI Perjuangan. Namun dalam tahun-tahun terakhir ini, terutama menghadapi Pemilihan Presiden/Pemilihan Umum (Pemilu) ternyata Jokowi mengkhianati partai yang membesarkannya.
Pengkhianatannya dalam bentuk menggunakan kekuasaan dan anggaran negara yang digunakannya untuk memenangkan pasangan yang didukungnya yaitu Prabowo dan Gibran Rakabuming Raka.
Baca Juga: Kemenko Marves dan PLN Perkuat Ekosistem Biomassa di DIY
"Prinsip Pemilu jujur dan adil dilanggar, begitu pula prosedur-prosedur Pemilu dilanggar," kata mantan Hakim Komisi Yudisial RI DR Suparman Marzuki SH MSi dalam diskusi "Udar Gagasan : Agenda Kritis Pasca Pemilu 2024, Ke Mana Demokrasi Kita?".
Diskusi yang diprakarsai Aliansi Rakyat Jogja Bersatu (ARJB) berlangsung di nDalem Soerjogoeritnan, Minggu 24 Maret 2024, dihadiri aktivis, politisi, dan mahasiswa dari Kelompok Cipayung Plus, termasuk polisi senior PDI Perjuangan Idham Samawi dan Afnan Malay (anggota Timnas AMIN).
Suparman mengemukakan, saat ini masyarakat sedang dilanda kekalutan yang tidak diduga-duga. Pelaksanaan Pemilu berjalan tidak normal, terjadi intimidasi, proses demokrasi dirusak, dan hukum dilanggar, dan terjadi kecurangan.
Baca Juga: BMKG Peringatkan Potensi Hujan Lebat di 18 Provinsi. Apakah Yogyakarta Termasuk ?
Fenomena itu oleh Suparman disebut bukan hanya pelanggaran namun kejahatan politik. Oleh karenanya tak heran jika para guru besar berbagai perguruan tinggi baik swasta maupun negeri di Indonesia ikut merasa prihatin dan mengkritisinya.
