Network
DESK DIY - Berbagai kampus di bawah Muhammadiyah angkat bicara terkait kondisi perpolitikan nasional, terutama Pemilu 2024.
Aksi pernyataan kampus tersebut mendapat tanggapan Sekretaris Unum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Abdul Mu'ti. Ia mengatakan, munculnya berbagai pernyataan para guru besar dan civitas akademika dari beberapa perguruan tinggi menunjukkan kehirauan mereka terhadap masa depan demokrasi dan masa depan Indonesia.
"Pernyataan itu merupakan seruan moral yang seharusnya direspons positif oleh penyelenggara pemilu, pemerintah, partai politik, dan semua pihak yang berkontestasi dalam pemilu 2024,” kata Mu'ti, Sabtu 3 Januari 2024.
Mu’ti menegaskan, terkait dengan beberapa pernyataan yang mengatasnamakan perguruan tinggi Muhammadiyah semuanya merupakan pernyataan perseorangan atau kelompok tertentu. "Pernyataan yang beredar saat ini bukan pernyataan resmi yang mewakili warga Muhammadiyah dan Pimpinan Pusat Muhammadiyah,” tegas Mu’ti.
Baca Juga: Gus Ali Sholawat Bareng Warga Gunungkidul Doakan Pasangan Ganjar-Mahfud Menang
Sebelumnya, Ketua Umum PTMA, Prof Gunawan Budiyanto mengatakan, demokrasi yang sudah dibangun sejak 25 tahun lalu, kini berjalan dengan penyimpangan yang tidak lagi sesuai dengan cita-cita luhur kemerdekaan Republik Indonesia. Penegakan hukum dinilai hanya tajam ke bawah dan tumpul ke atas.
"Kelompok kritis dan oposisi pun disingkirkan satu per satu dengan menggunakan produk hukum bernama UU ITE dan KUHP. Praktik kebebasan sipil dikebiri atas dalih stabilitas. KPK pun diperlemah melalui revisi UU KPK. Proses pembuatan sejumlah kebijakan dilaksanakan tanpa melibatkan publik secara luas seperti yang terjadi pada UU Omnibuslaw Cipta Kerja, UU Omnibuslaw Kesehatan dan UU Ibu Kota Negara (IKN)," tegas Gunawan.
Pemilihan umum 14 Februari 2024, menurut Gunawan, harus menjadi momentum untuk melakukan kontrak politik baru antara rakyat dengan calon pemimpin atau elit politik. Caranya menurut PTMA dengan memilih calon pemimpin yang diyakini akan mampu membawa Indonesia menjadi negara yang bermartabat.
Berikut pernyataan lengkap PTMA :
1. Forum Rektor PTMA dengan melibatkan civitas akademika seluruh kampus PTMA akan melakukan pengawalan sekaligus pengawasan terhadap jalannya proses masa kampanye pemilu hingga penghitungan dan penetapan suara di KPU sehingga memastikan pemilu terbebas dari berbagai tindakan pelanggaran maupun kecurangan.
Baca Juga: Dapat Dukungan Keluarga Besar Alumni Gontor, Begini Respons Anies dan Muhaimin
2. Menyerukan kepada penyelenggara pemilu, baik KPU dan Bawaslu hingga jajarannya di tingkat TPS untuk dapat menjaga integritas dan netralitas para petugasnya agar pemilu benar-benar berjalan sesuai dengan asas Langsung Umum Bebas Rahasia Jujur dan Adil.
3. Menyerukan kepada warga Muhammadiyah, terutama mahasiswa, dosen, dan karyawan di lingkungan PTMA untuk menjadi pengawas independen di masing-masing TPS dan melaporkan kepada pengawas TPS dan Bawaslu jika terjadi pelanggaran dan kecurangan.
4. Meminta kepada semua aparat keamanan, kepolisian, militer, ASN, untuk bersikap netral selama proses Pemilu dan Pilpres 2024.
5. Meminta kepada Presiden, Wakil Presiden, Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati/Walikota serta Wakil Bupati/Wakil Walikota untuk bersikap proporsional dengan mengedepankan etika selama proses Pemilu dan Pilpres 2024.
Baca Juga: Dewan Guru Besar UMY : Pelanggaran Konstitusi dan Hilangnya Etika Bernegara Meningkat Tanpa Malu
6. Memilih pemimpin yang memiliki komitmen kuat dalam pembuatan kebijakan yang
menjunjung tinggi prinsip keadilan dan mengedepankan kepentingan dan kemaslahatan masyarakat, mempunyai kepedulian terhadap kemajuan pendidikan di Indonesia, berkomitmen dalam melakukan pemberantasan korupsi, dan menjamin kebebasan berpendapat. ***
