DESK DIY – Mantan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Purn Tyasno Sudarto menggaungkan Reformasi Baru dan mengajak rakyat untuk bergerak mengembalikan UUD 1945 seperti semula.
Pernyataan Jenderal Purn Tyasno disampaikan pada diskusi “Udar Gagasan; Agenda Kritis Pasca Pemilu 2024, Ke Mana Demokrasi Kita?”. Diskusi diadakan oleh Aliansi Rakyat Jogja Bersama (ARJB) di nDalem Soerjoeguritnan Yogyakarta, Minggu 31 Maret 2024.
Gerakan Reformasi Baru yang mengembalikan Indonesia kepada UUD 1945 adalah sebuah gerakan politik yang menuntut agar pemerintah kembali mengacu pada prinsip-prinsip yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945. Gerakan ini muncul sebagai respons terhadap berbagai perubahan politik, ekonomi, dan sosial yang terjadi di Indonesia, serta sebagai kritik terhadap reformasi yang terjadi sebelumnya yang dinilai belum mencapai tujuan yang diinginkan.
Baca Juga: ARJB Kritisi Iklim Demokrasi yang Carut Marut
Para pendukung gerakan ini berpendapat bahwa UUD 1945 memiliki landasan yang kuat untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi oleh bangsa Indonesia. Salah satu aspek yang sering ditekankan adalah pemeliharaan kedaulatan dan integritas negara serta penegakan hukum yang adil. Gerakan ini mendorong pemulihan nilai-nilai yang dianggap menjadi ciri khas bangsa Indonesia, termasuk semangat gotong royong, persatuan, dan keadilan sosial.
Jenderal Purn Tyasno menegaskan bahwa Reformasi Baru merupakan gerakan politik yang menekankan pentingnya kembali kepada prinsip-prinsip yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945. Ia menyerukan pemulihan nilai-nilai Pancasila dan konstitusi yang dianggapnya telah terabaikan dalam proses reformasi sebelumnya.
Menurut Tyasno, gerakan ini menuntut agar pemerintah dan lembaga negara mengutamakan kepentingan nasional dan keadilan sosial, serta menghindari praktik-praktik yang dianggap merusak keutuhan bangsa. Tyasno Sudarto juga menekankan pentingnya kembali kepada semangat gotong royong dan persatuan dalam membangun Indonesia ke depannya.
Baca Juga: PLN EPI Membangun Infrastruktur Gasifikasi di Sulawesi-Maluku
Jenderal (Purn) Tyasno mengungkapkan keprihatinannya terhadap kondisi demokrasi yang dinilainya rusak dan rezim yang dianggap tidak melaksanakan Pancasila dengan baik. Tyasno menekankan perlunya pembaharuan dalam sistem politik dan pemerintahan untuk mengembalikan nilai-nilai Pancasila serta memperbaiki kondisi demokrasi di Indonesia. Upaya ini melibatkan partisipasi aktif dari berbagai elemen masyarakat dalam menegakkan prinsip-prinsip demokrasi dan keadilan sosial yang terdapat dalam konstitusi.
“Pelaksanaan Pemilu sudah tidak demokratis karena menggunakan kekuasaan. Perjuangan menegakkan demokrasi hanya tinggal menunggu di Mahkamah Konstitusi,” tandas Tyasno.
Ia juga sangat prihatin terhadap proses pemilu yang dinilai tidak lagi demokratis karena diduga terjadi penyalahgunaan kekuasaan. Tyasno sangat berharap bahwa penegakan prinsip demokrasi dapat dicapai melalui putusan Mahkamah Konstitusi.
Tyasno Sudarto juga mengungkapkan keprihatinannya terhadap pembangunan IKN (Ibu Kota Nusantara) yang dianggap dilakukan tanpa izin dari rakyat dan kemungkinan besar berpotensi dikuasai oleh pihak asing. Ia menyoroti pentingnya keterlibatan dan persetujuan rakyat dalam proses pembangunan infrastruktur besar seperti IKN, serta perlunya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan proyek tersebut.
Baca Juga: 31 rumah di Ciangsana Rusak Terdampak Ledakan Gudang Amunisi
Isu-isu terkait kedaulatan negara dan penguasaan sumber daya oleh pihak asing, menurut Tyasno dapat membahayakan kepentingan nasional Indonesia.
Lakukan Reformasi Baru Harus TSM
Menurut Tyasno Sudarto, gerakan Reformasi Baru harus dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif (TSM). Hal ini sebagai upaya untuk memperjuangkan perubahan dalam sistem politik dan pemerintahan haruslah terorganisir dengan baik, memiliki rencana yang jelas, dan melibatkan partisipasi yang luas dari berbagai lapisan masyarakat.
Dengan pendekatan yang terstruktur dan sistematis, gerakan ini diharapkan dapat mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien. Selain itu, melalui partisipasi yang masif, gerakan Reformasi Baru dapat menghasilkan tekanan politik yang signifikan untuk mendorong perubahan yang diinginkan.
Dalam kesempatan itu Tyasno Sudarto telah menyatakan dukungannya terhadap gagasan pemakzulan Presiden Jokowi, dan ia juga menekankan pentingnya rakyat memilih pemimpin yang ksatria dan berpegang teguh pada nilai-nilai Pancasila.
Baca Juga: Ratusan Personel Kepolisian Dikerahkan untuk Pengamanan Lebaran di Sleman
Tyasno Sudarto meyakini pentingnya kepemimpinan yang kuat dan moral dalam menjalankan pemerintahan, serta pentingnya kesetiaan terhadap prinsip-prinsip dasar negara Indonesia. Tyasno Sudarto berpendapat bahwa pemimpin yang sesuai dengan nilai-nilai tersebut akan lebih mampu mewujudkan kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.
Memberitahu Sri Sultan HB X
Tyasno Sudarto menyarankan agar Aliansi Rakyat Jogja Bersatu (ARJB) merumuskan hasil diskusi dengan baik, yang bertujuan untuk mengajak rakyat melakukan gerakan Reformasi Baru atau Revolusi, termasuk pemakzulan Presiden Jokowi.
Menurutnya pentingnya perencanaan strategis dalam menyampaikan pesan dan menggerakkan massa untuk berpartisipasi dalam perubahan politik yang diinginkan. Melalui hasil diskusi yang terstruktur dan terorganisir dengan baik, ARJB diharapkan dapat lebih efektif dalam menggalang dukungan masyarakat untuk memperjuangkan tujuan-tujuan Reformasi Baru atau Revolusi.
Dikatakan hasil diskusi perlu disampaikan kepada Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X. Hal ini penting untuk memastikan bahwa pemangku kepentingan utama di daerah tersebut, seperti Gubernur Sri Sultan Hamengku Buwono X, memiliki pemahaman yang baik tentang aspirasi dan tujuan gerakan yang diusung oleh ARJB.
Baca Juga: Panglima TNI Ungkap Kebakaran Gudmurah Tidak Menimbulkan Korban Jiwa
Dengan melibatkan pemerintah daerah, terutama Gubernur, dalam proses perencanaan dan pelaksanaan gerakan Reformasi Baru atau Revolusi, dapat memperkuat dukungan dan partisipasi dari berbagai pihak dalam masyarakat serta menciptakan kerja sama yang lebih baik antara pemerintah dan aktivis atau gerakan sipil.
Dukungan dari Sri Sultan Hamengku Buwono X bisa menjadi faktor penting. Namun, jika ada hambatan atau ketidaksetujuannya, kata Tyasno, gerakan masih dapat melanjutkan langkahnya dengan tetap mempertahankan visi dan tujuan yang diusung.
“Disetujui atau tidak oleh Ngarso Dalem (Sri Sultan HB X) tidak masalah, gerakan tetap harus jalan,” ujar Tyasno. ***