Oleh: KH. Imam Jazuli, Lc. MA.
DESK DIY - Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jawa Barat mendapat amanah dan kepercayaan yang jauh lebih besar tahun ini. Di bawah kepemimpinan Syaiful Huda, DPW PKB Jabar mengalami kenaikan suara yang sangat signifikan, baik di DPR RI, DPRD Provinsi, maupun DPRD Kabupaten/Kota.
Bila dibandingkan dengan hasil Pemilu 2019 silam, perolehan suara dan kursi DPW PKB Jabar pada Pemilu 2024 kali ini meroket tinggi. DPR RI mengalami kenaikan sebanyak 980,103 suara, DPRD Provinsi sebanyak 957,528 suara, dan DPRD Kab/kota sebanyak 1,086,841 suara.
Pada Pemilu 2019, perolehan kursi DPW PKB Jabar di DPR RI hanya 8 kursi, DPRD Provinsi hanya 12 kursi, dan DPRD Kab/kota hanya 121 kursi. Pada pemilu 2024, DPW PKB Jabar mendapatkan 13 kursi di DPR RI, 15 kursi di PDRD Provinsi, dan 162 kursi di DPRD Kab/kota.
Baca Juga: Rahasia dan Keistimewaan Air Nabeez yang Disukai Nabi Muhammad
Kenaikan perolehan suara PKB tersebut tidak lepas dari peran penting dan prinsip-prinsip politik Ketua DPW PKB Jabar, Syaiful Huda. Pria kelahiran Tubab 12 Aprill 1977 ini memiliki prinsip bahwa berpolitik itu ibadah dan ber-PKB itu berkah.
Prinsip berpolitik itu ibadah memiliki konsekuensi tegas bagi seluruh kader PKB. Politik bukan ajang untuk memperkaya diri, melakukan korupsi atas uang rakyat, dan mengkhianati kepercayaan. Politik sebagai ibadah kepada Tuhan, dan akan dipertanggungjawabkan kepada Tuhan.
Pria yang pernah mondok di Pondok Pesantren Denanyar, Jombang, Jawa Timur ini memimpin PKB Jabar menjadi gerakan tradisional, yang menjunjung tinggi nilai-nilai dan kearifan lokal Sunda, serta menjaga kehormatan sebagai manusia. Dari sinilah, PKB Jabar bisa merebut kemenangan.
Baca Juga: Kemenag Lakukan Bimtek Petugas Haji dengan Pola Baru
Politik yang tidak menjunjung tinggi budaya lokal akan menjadi bumerang yang mengancam diri sendiri. Hal itu sudah terbukti nyata. Banyak kebijakan politik lebih berpihak kepada kepentingan investasi dan pembangunan dengan mengorbankan kearifan lokal masyarakat.
Syaiful Huda dipercaya memimpin DPW PKB Jabar, menjadikan PKB sebagai kendaraan politik yang mengusung tradisi, dan terbukti mampu menari kepercayaan masyarakat Jabar kepada PKB. Karenanya, prinsip berpolitik sebagai ibadah, mengusung kearifan lokal, dan meraih kemenangan perlu dipertahankan.
Tantangan Jabar 2024-2030
Pemerintah Jawa Barat pada tahun 2023 pernah merilis potensi demografis Provinsi Jawa Barat. Jumlah penduduk sekitar 49,405,810 jiwa dengan rincian 25,067,226 jiwa laki-laki dan 24,338,582 jiwa perempuan. Dilihat dari kategori usianya, 11,59% Pre-Boomer, 10,90% Baby Boomer, 22,00% Gen X, 26,07% Milenial, 27,88% Gen Z, dan 11,56% Post-Gen Z.
Baca Juga: Umrah Bukan Wisata Biasa, Wakil Ketua Komisi VIII Setuju Perlu Regulasi Pelindungan Jemaah
Dengan angka demografi semacam itu, maka pengembangan sumber daya alam harus maksimal, agar bisa mencapai masa keemasan di tahun 2045 nanti. Besarnya angka bonus demografi Jawa Barat juga menjadi tantangan bagi pemerintah agar mampu memadukan antara pembangunan fisik yang pesat dan penanaman nilai-nilai kearifan lokal yang kuat.
Jika pemerintah tidak mampu menyeimbangkan antara pembangunan dan kearifan lokal maka ancaman terbesar setelah gangguan bagi Sumber Daya Manusia (SDM) adalah penurunan kualitas dukungan Sumber Daya Alam (SDA). Pembangunan yang tidak arif bijaksana dapat menyebabkan lahan hutan, lahan persawahan, dan alam lingkungan yang alami semakin menurun.
Pemerintah Jawa Barat selama ini sudah memiliki visi “Green Development dan Blue Economy”, yang berarti pembangunan fisik tidak boleh merusak dukungan SDA. Namun, kebijakan pembangunan dan ekonomi hijau ini hanya bisa maksimal apabila ditopang oleh visi politik yang selaras, yang menyelaraskan tradisi dan pembangunan. Sebagaimana telah diusung PKB selama ini.
Baca Juga: Kobarkan Ghiroh Keislaman dan Perteguh Keimanan
Syaiful Huda untuk Jawa Barat
Syaiful Huda, sebagai Ketua DPW PKB Jabar, adalah salah satu figur yang cocok sebagai Gubernur untuk memimpin masyarakat Jawa Barat. Setidaknya ada dua alasan: pertama, PKB dan Syaiful Huda berada tepat di jantung kebutuhan Jabar, yaitu mengelola potensi SDM yang melimpah dan menyelamatkan ancaman menurunnya kualitas dukungan SDA. Karena prinsip PKB berdiri di atas dua pilar: politik sebagai ibadah dan tradisi untuk pembangunan.
Kedua, PKB adalah partai politiknya orang-orang yang mengusung nilai-nilai tradisional, baik dari kalangan Nahdlatul Ulama (NU) maupun lainnya, untuk pembangunan dan modernitas. Lebih-lebih basis NU Jabar tersebar mulai Cirebon, Kuningan, Indramayu, Majalengka, dan lainnya. Dapat dikatakan bahwa masa depan pembangunan dan ekonomi hijau Jabar akan terealisasi, di bawah payung nilai-nilai tradisi dan kearifan lokal.
Dari sinilah, di bawah kepemimpinan politik PKB dan komando kultural dari NU, masa depan Jawa Barat semakin cerah, terutama dalam mencetak generasi muda yang tidak meninggalkan nilai-nilai kultural mereka dan melakukan pembangunan fisik dan ekonomi yang tidak merusak alam lingkungan. Dua aspek ini adalah perkara penting yang sesungguhnya, mengingat masa depan terancam oleh urbanisasi dan globalisasi yang tak terhindarkan.
Baca Juga: Pertimbangan Prestasi dan Kapasitas Jabatan, Kang Huda Sangat Tepat Dimajukan Cagub Jabar
Ancaman-ancaman dari urbanisasi dan globalisasi bisa diatasi apabila pemerintah dan masyarakat bersinergi untuk mempertahankan nilai-nilai tradisional sebagai jati diri berbangsa dan bernegara, serta menyelamatkan lingkungan dari dampak negatif modernitas sebagai syarat utama melanjutkan kehidupan di muka bumi. Untuk mencapai itu semua, Jabar layak dipimpin Syaiful Huda dari PKB. Wallahu a’lam bis shawab.
Penulis adalah Alumni Pondok Pesantren Lirboyo, Kediri; Alumni Universitas Al-Azhar, Mesir, Dept. Theology and Philosophy; Alumni Universiti Kebangsaan Malaysia, Dept. Politic and Strategy; Alumni Universiti Malaya, Dept. International Strategic and Defence Studies; Pengasuh Pondok Pesantren Bina Insan Mulia, Cirebon; Wakil Ketua Pimpinan Pusat Rabithah Ma’ahid Islamiyah (Asosiasi Pondok Pesantren se-Indonesia); Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Periode 2010-2015.