Network
DESK DIY - Direktur Utama PT BNI Sekuritas (BNI Sekuritas) Agung Prabowo menjadi salah satu panelis dalam diskusi berjudul "Seeing Green: Where Are All of Indonesia’s Green Economy Projects?" pada gelaran BNI Investor Daily Summit 2023 membahas isu penting terkait ekonomi hijau Indonesia.
Ekonomi hijau adalah suatu pendekatan pembangunan ekonomi yang berfokus pada tiga pilar utama, yaitu ekonomi berkelanjutan dengan penggunaan sumber daya yang efisien dan pemanfaatan energi terbarukan, aktivitas ekonomi dengan emisi karbon rendah, serta pemerataan ekonomi dengan inklusi sosial. Diskusi ini bertujuan untuk menjelaskan dan menggali lebih dalam konsep ekonomi hijau, peran sektor swasta dalam mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, serta langkah-langkah yang diperlukan untuk mendorong inisiatif ekonomi hijau di Indonesia.
Baca Juga: PLN Klaim Indonesia Sudah Terlistriki 99,74 Persen
Dalam sesi diskusi tersebut, Agung menggarisbawahi pentingnya ketersediaan perangkat hukum dan kebijakan publik sebagai kerangka kerja untuk mendorong implementasi ekonomi hijau.
“Pemerintah Indonesia telah berupaya untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan selama satu dekade terakhir, termasuk penetapan kelompok sektor sebagai upaya untuk mencapai tujuan pertumbuhan hijau, sesuai dengan kerangka acuan Organization for Economic Cooperation and Development (OECD). Keberhasilan implementasi model pertumbuhan ekonomi hijau sangat bergantung pada sektor-sektor ekonomi yang berperan dalam menciptakan perubahan positif,” ungkap Agung.
Sektor-sektor sasaran untuk mencapai pertumbuhan ekonomi hijau diantaranya adalah energi dan industri ekstraksi, industri manufaktur, konektivitas, sumber daya alam terbarukan, dan pasar berbasis modal alam yang baru.
Baca Juga: Ini Program Sektor Energi yang Diusung Prabowo-Gibran
Agung juga menyebutkan beberapa kerangka kebijakan lintas sektor yang sudah ada dalam menunjang pertumbuhan ekonomi hijau yaitu insentif untuk upaya menuju pertumbuhan hijau, integrasi aspek sosial dan lingkungan dalam kebijakan, penguatan kapasitas dan tata kelola, penerapan proses penilaian pertumbuhan hijau, serta penggunaan Key Performance Indicators (KPI) dalam melacak dan mengukur implementasi pertumbuhan ekonomi hijau.
“Kebijakan lintas sektor tersebut kemudian dapat menjadi tumpuan untuk melaksanakan implementasi pertumbuhan ekonomi hijau. Misalnya, pada sektor sasaran seperti energi dan industri ekstraksi, diberikan insentif untuk mengakses solusi energi bersih. Selain itu, langkah hilirisasi sektor tambang dilakukan dengan tujuan inklusivitas sosial. Kemudian Pemerintah merangkul industri pemrosesan limbah sebagai industri baru, serta industri solusi energi bersih seperti Electric Vehicle (EV) dan baterai yang menciptakan peluang baru dalam sektor manufaktur,” lanjut Agung.
