Kampus-Kampus Muhammadiyah Angkat Bicara Soal Kondisi Politik Nasional, Abdul Mu'ti : Bentuk Kehirauan

- 4 Februari 2024, 12:37 WIB
Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti.
Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti. /Foto : IG @abe_mukti

DESK DIY - Berbagai kampus di bawah Muhammadiyah angkat bicara terkait kondisi perpolitikan nasional, terutama Pemilu 2024.

Aksi pernyataan kampus tersebut mendapat tanggapan Sekretaris Unum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Abdul Mu'ti. Ia mengatakan, munculnya berbagai pernyataan para guru besar dan civitas akademika dari beberapa perguruan tinggi menunjukkan kehirauan mereka terhadap masa depan demokrasi dan masa depan Indonesia.

"Pernyataan itu merupakan seruan moral yang seharusnya direspons positif oleh penyelenggara pemilu, pemerintah, partai politik, dan semua pihak yang berkontestasi dalam pemilu 2024,” kata Mu'ti, Sabtu 3 Januari 2024.

Mu’ti menegaskan, terkait dengan beberapa pernyataan yang mengatasnamakan perguruan tinggi Muhammadiyah semuanya merupakan pernyataan perseorangan atau kelompok tertentu. "Pernyataan yang beredar saat ini bukan pernyataan resmi yang mewakili warga Muhammadiyah dan Pimpinan Pusat Muhammadiyah,” tegas Mu’ti.

Baca Juga: Gus Ali Sholawat Bareng Warga Gunungkidul Doakan Pasangan Ganjar-Mahfud Menang

Sebelumnya, Ketua Umum PTMA, Prof Gunawan Budiyanto mengatakan, demokrasi yang sudah dibangun sejak 25 tahun lalu, kini berjalan dengan penyimpangan yang tidak lagi sesuai dengan cita-cita luhur kemerdekaan Republik Indonesia. Penegakan hukum dinilai hanya tajam ke bawah dan tumpul ke atas.

"Kelompok kritis dan oposisi pun disingkirkan satu per satu dengan menggunakan produk hukum bernama UU ITE dan KUHP. Praktik kebebasan sipil dikebiri atas dalih stabilitas. KPK pun diperlemah melalui revisi UU KPK. Proses pembuatan sejumlah kebijakan dilaksanakan tanpa melibatkan publik secara luas seperti yang terjadi pada UU Omnibuslaw Cipta Kerja, UU Omnibuslaw Kesehatan dan UU Ibu Kota Negara (IKN)," tegas Gunawan.

Pemilihan umum 14 Februari 2024, menurut Gunawan, harus menjadi momentum untuk melakukan kontrak politik baru antara rakyat dengan calon pemimpin atau elit politik. Caranya menurut PTMA dengan memilih calon pemimpin yang diyakini akan mampu membawa Indonesia menjadi negara yang bermartabat.

Berikut pernyataan lengkap PTMA :

Halaman:

Editor: Chaidir


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah

x