Network
DESK DIY - Sebagai bagian dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN), PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) telah menjelma sebagai salah satu pembayar pajak terbesar di Indonesia. Dalam perjalanan singkatnya sejak terbentuk pada 20 Desember 2018, PHR berhasil mencatatkan setoran luar biasa sebesar Rp 80,2 triliun hingga tahun 2023.
Vice President Finance PHR, Hendra A Ghifari, menegaskan komitmen perusahaan untuk menjalankan praktik bisnis yang bertanggung jawab. "Kami tidak hanya menyumbang pendapatan negara melalui setoran pajak, tapi juga memegang teguh prinsip keuangan yang sehat," ujarnya.
Setoran tersebut melibatkan berbagai jenis pajak, seperti Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 hingga Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Keberhasilan PHR tidak hanya tercermin dalam angka setoran, tapi juga diakui melalui sejumlah penghargaan dari Kementerian Keuangan dan pemerintah daerah. Tax Award 2023 dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus menjadi bukti nyata apresiasi atas kontribusi PHR.
Baca Juga: Digitalisasi Pertamina Pastikan Distribusi Energi Jelang Tahun Baru Lancar dan Aman
Tak hanya mengelola keuangan dengan baik, PHR juga aktif dalam program tanggung jawab sosial dan lingkungan. Dalam menjalankan tugasnya mengelola Wilayah Kerja Rokan, PHR tidak hanya memproduksi seperempat minyak mentah nasional, tapi juga turut memperhatikan pendidikan, kesehatan, ekonomi masyarakat, dan lingkungan.
Vice President Corporate Communication Pertamina, Fadjar Djoko Santoso, menekankan bahwa kontribusi PHR tidak hanya terbatas pada pajak, melainkan melibatkan aspek lain seperti dividen, PNBP, Minyak Mentah, dan/atau Kondensat Bagian Negara. Sementara Pertamina sebagai BUMN terbesar terus mendorong program-program berdampak positif menuju target Net Zero Emission 2060.
PHR bukan sekadar perusahaan energi, melainkan teladan dalam memadukan kinerja keuangan yang solid dengan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Penghargaan dan setoran pajaknya bukan hanya catatan angka, tapi sebuah cerita kesuksesan dalam mendukung pembangunan dan keberlanjutan nasional.
