Network
DESK DIY -- Dampak pelarangan musik angklung tampil di Malioboro maka Forum Keberagaman Budaya Yogyakarta meminta pejabat publik yang mengurusi Malioboro dievaluasi.
Ditengarai pejabat publik ini tidak memiliki kompetensi moral dan kompetensi intelektual serta tidak punya kapasitas sebagai pejabat publik yang mengurusi Malioboro.
Kehadirannya beberapa waktu ini lebih berposisi sebagai problem maker, bukan sebagai problem solver sebagai layaknya pejabat publik. Kebijakan yang ditempuh malah menimbulkan kegaduhan dan menggoyang harmoni budaya yang selama ini terbangun.
Baca Juga: Mudik Gratis 2023 PLN dan Kementerian BUMN, Ini Syarat dan Jadwalnya
Forum yang dibentuk 13 elemen komunitas budaya dan individu pemerhati budaya pada Jum'at, 31 Maret 2022, berkumpul di gedung Abipraya Jalan Pangurakan Yogyakarta.
Mereka menganalisis dengan kritis kasus pelarangan musik angklung tampil di Malioboro dan dampaknya bagi harmoni budaya di Yogyakarta. Pelarangan itu dinilai sebagai salah bentuk tindakan diskriminasi terhadap potensi seni budaya etnik yang tumbuh di Yogyakarta.
Tuduhan bahwa angklung bukan bagian budaya Yogyakarta juga tidak sesuai dengan kenyataan yang ada. Di banyak tempat di Yogyakarta angklung dipelajari dan ditampilkan. Di Gunungkidul dijadikan bagian dari pertunjukan reog dan di Kulonprogo malah sejak puluhan tahun ada desa pengrajin angklung.
